Berita Pasuruan

Pansus Minta Plt Wali Kota Pasuruan Gugurkan Mutasi Pejabat ASN, Ini Alasannya

Pansus juga melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta

Pansus Minta Plt Wali Kota Pasuruan Gugurkan Mutasi Pejabat ASN, Ini Alasannya
surya.co.id/istimewa
Ketua Pansus Mutasi Arief Ilham 

SURYA.co.id | PASURUAN - Panitia khusus (pansus) mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan akhirnya membuat sejumlah rekom untuk menyikapi mutasi ASN oleh Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo yang dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak 29 April 2019.

Ada empat poin penting yang dirumuskan oleh pansus setelah melakukan serangkaian rapat pembahasan selama tiga hari dengan menghadirkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Pasuruan.

Tak hanya itu, Pansus juga melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dengan tujuan untuk memastikan administrasi surat menyurat terkait permohonan persetujuan tertulis mutasi pejabat dari Menteri Dalam Negeri telah diproses sebagaimana mestinya.

Empat poin itu di antaranya adalah pembatalan mutasi wajib dan menjadi sebuah hal yang mutlak harus dilakukan oleh Plt Wali Kota Pasuruan yang sekaligus Wakil Walikota Pasuruan karena mutasi pada tanggal 29 April 2019 tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pembatalan mutasi diberikan tenggat waktu untuk dilaksanakan maksimal lima hari setelah rekomendasi ini diterima dan harus sudah dikeluarkan surat pembatalan mutasi.

Kedua, diharapkan dalam pelaksanaan mutasi pegawai selalu memperhatikan usulan atau pertimbangan sepenuhnya dari Baperjakat dalam pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat dan pemberhentian jabatan struktural sesuai dengan daftar urutan kepangkatan, kompetensi, pendidikan, dan lain-lain.

Ketiga, tahapan-tahapan pelaksanaan mutasi harus dilakukan dengan tata urutan yang berlaku sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Keempat, terhadap poin 1 yang sudah mutlak adalah kebijakan Pemkot yang salah karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sesuai dengan Tatib DPRD Nomor 01 Tahun 2014, anggota DPRD maupun Fraksi dapat menggunakan hak politiknya berupa Hak Interpelasi.

Ketua Pansus Mutasi Arief Ilham mengatakan, dari awal, pihaknya sudah mensinyalir hal ini, makanya waktu itu saat diminta dibatalkan sedikit bersinggungan.

Ia sudah menduga mutasi ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, meski Plt Wali Kota Pasuruan menyampaikan mutasi ini sudah izin Kemendagri.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved