Pilpres 2019

Ketua Pukat UGM : Menolak Hasil Pemilu Tindakan Inkonstitusional, Ini Alasannya

Bahkan, upaya People Power yang sempat didengungkan oleh politisi Partai Amanat Nasional, Amien Rais itu kini menjadi pembicaraan pula di kampus.

SURYA.co.id/SRI WAHYUNIK
Ketua Pukat UGM : Menolak Hasil Pemilu Tindakan Inkonstitusional, Ini Alasannya 

"Nah yang ada sekarang ini seakan menegasikan lembaga konstitusi yang sudah dibentuk. Kalau sampai ini terjadi, Indonesia akan mundur jauh ke belakang," tegasnya.

Ini Sosok Pelaku Mutilasi Kasir Cantik Indomaret, Keluarga Beber Sifat Asli Pelaku, Inisial DN

UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019, Prabowo Unggul di Daerah-daerah Jatim Ini, Total 8 Juta Suara

Biodata Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen yang Dituduh Makar hingga Dicekal Saat Akan ke Luar Negeri

Bivitri menambahkan jika di dalam gerakan 'people power' yang saat ini disuarakan ada indikasi tindak kejahatan maka penegak hukum harus mengusutnya.

Dia mencontohkan tindakan penghasutan atau ujaran kebencian.

Sebab, lanjutnya, ada kekhawatiran jika gerakan 'people power' berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu ini bisa menimbulkan kerugian jika sampai terjadi bentrok.

"Kalau sampai terjadi bentrok akan terjadi kerugian besar. Karenanya, aparat hukum silahkan bertindak kalau memang ada indikasi tindakan menghasut atau penghasutan. Harusnya pihak yang merasa dicurangi harus memakai koridor konstitusional yang telah diatur, jangan malah diabaikan atau memang ada pengabaian," tegasnya.

Sedangkan akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Pukat UGM Oce Madril menegaskan jika 'people power' itu karena menolak hasil Pemilu maka itu tindakan yang inkonstitusional.

"Jika 'people power' karena menolak hasil Pemilu maka itu inkonstitusional, sebab negara telah mengatur cara-cara untuk menggugat, tempatnya di MK," tegas Oce.

Namun jika gerakan 'people power' itu dalam konteks menyampaikan pendapat untuk mengkritisi pelaksanaan Pemilu, lanjut Oce, hal itu sah-sah saja. Menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang diatur dan dilindungi konstitusi.

"People power itu biasanya lahir karena rezim otoritarian, biasanya untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis. Dari rezim otorites ke demokratis, bukan sebaliknya," katanya.

"People power itu untuk menyampaikan pendapat adalah hal yang positif, tetapi jika itu konteksnya beralih karena persoalan kekalahan Pemilu kemudian memobilisasi massa untuk menolak hasil Pemilu, maka tidak tepat. Harusnya menggugat ke MK bukan jalur lain," tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved