Pilpres 2019

Ketua Pukat UGM : Menolak Hasil Pemilu Tindakan Inkonstitusional, Ini Alasannya

Bahkan, upaya People Power yang sempat didengungkan oleh politisi Partai Amanat Nasional, Amien Rais itu kini menjadi pembicaraan pula di kampus.

Ketua Pukat UGM : Menolak Hasil Pemilu Tindakan Inkonstitusional, Ini Alasannya
SURYA.co.id/SRI WAHYUNIK
Ketua Pukat UGM : Menolak Hasil Pemilu Tindakan Inkonstitusional, Ini Alasannya 

SURYA.co.id | JEMBER - Upaya People Power yang didengung-dengungkan oleh kubu Prabowo-Sandi menjadi bola liar di masyarakat.

Bahkan, upaya People Power yang sempat didengungkan oleh politisi Partai Amanat Nasional, Amien Rais itu kini menjadi pembicaraan pula di kampus.

Seperti halnya kegiatan seminar bertema 'Ancaman People Power Terhadap Demokrasi Konstitusional' yang digelar oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (11/5/2019).

Tiga akademisi hukum tata negara dari tiga kampus di Indonesia menilai gerakan ' People Power' yang digaungkan oleh kubu Capres Prabowo Subianto tidak tepat dalam konteks Pemilu.

Bahkan, dalam konteks Pemilu, gerakan tersebut bisa mengarah kepada gerakan yang inkonstitusional.

Identitas Emak-emak yang Viral Cover Lagu BLACKPINK Versi Ajak Tarawih, Genk Arisan yang Kekinian

Jet Tempur F-16 dan T50i TNI AU yang Akan Bangunkan Sahur di Surabaya, Solo, dan 9 Kota Lain

Reaksi Gibran Rakbuming Tahu Pria Ini Ingin Penggal Kepala Jokowi, Video Viral di Kerumunan Massa

Marak Hoaks Petugas KPPS Tewas Diracun, KPU Ungkapkan Hal Sebaliknya kepada Publik

Ketiga akademisi itu adalah akademisi STHI Jendera Bivitri Susanti, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM Oce Madril, dan Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari.

"Menurut saya people power yang saat ini dibahas dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, bukan dalam konteks people power secara umum seperti yang terjadi di Filipina, atau Arab Spring tahun 2014, atau seperti awal Jokowi tahun 2014 yang juga menyebutnya people power. Saat ini saya melihatnya sebagai konteks penyelenggaraan Pemilu, dan itu tidak sejalan dengan konstitusi," ujar Bivitri.

Karena jika berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu, lanjutnya, konstitusi sudah mengaturnya melalui empat jalur.

Jalur yang ditempuh bisa terkait sengketa administrasi, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu, maupun pidana Pemilu.

Konstitusi, kata Bivitri, telah menyediakan lembaga yang menanganinya. Seperti contoh sengketa hasil Pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved