Kasus Makar

Usai Jadi Tersangka Dugaan Penggulingan Jokowi, Eggi Sudjana Melakukan Perlawanan dengan Cara Ini

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana melakukan perlawanan setelah berstatus tersangka penggulingan pemerintahan sah (makar).

Usai Jadi Tersangka Dugaan Penggulingan Jokowi, Eggi Sudjana Melakukan Perlawanan dengan Cara Ini
Tribunnews.com
Eggi Sujdana di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (9/5/2019). Usai Jadi Tersangka Dugaan Penggulingan Jokowi, Eggi Sudjana Melakukan Perlawanan dengan Cara Ini 

SURYA.co.id | JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana melakukan perlawanan setelah berstatus tersangka penggulingan pemerintahan sah (makar). 

Pada Kamis (9/5/2019), polisi menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar. Kini, Eggi Sudjana melawan dengan cara menggugat penetapan statusnya melalui proses praperadilan

Adapun Eggi Sudjana menjadi tersangka dugaan penggulingan Presiden Jokowi atas laporan Supriyanto teregister dengan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan.

Anggota tim kuasa hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution mendaftarkan gugatan praperadilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Melalui Pitra, Eggi menggugat penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (9/5/2019).
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor: 51/Pid/Pra/2019/PNJKT.SEL.

Ferdinand Simpulkan Orasi Eggi Sudjana : Ada Penggulingan Kekuasaan yang Sah pada Jokowi

Pitra mengatakan ada sekira 25 poin gugatan berkaitan dengan hal teknis dalam proses penetapan tersangka atas kliennya.

Tiga di antara dari 25 poin itu adalah alat bukti rekaman video dan perubahan pasal yang disangkakan kepada kliennya di tingkat pelaporan ke tingkat penetapan tersangka.

"Yang pertama terhadap pasal 160 tadi tiba-tiba di panggilan polisi berubah pasalnya dan langsung SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), tidak adanya interview atau wawancara terhadap kami langsung spdp, dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Pitra.

Selain itu, Pitra juga mempertanyakan video rekaman yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.

"Alat bukti yang dipakai itu dari IT. Internet, video seharusnyakan kalau dari video pasal yang disangkakan atau digunakan adalah UU ITE ini kan undang-undang KUHP,"

Halaman
123
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved