Breaking News:

Posko THR Kecewa Disnaker Tak Tanggapi Laporan Soal 24 Perusahaan yang Melanggar Aturan THR

Posko THR yang dibentuk YLBHI-LBH Surabaya, telah melaporkan 24 perusahaan yang melanggar ketentuan pencairan THR tahun 2018.

Editor: Eben Haezer Panca
tribun jatim/yusron naufal putra
YLBHI-LBH Surabaya bersama DPW-FSPMI Jatim dan KRPI Jatim, saat menggelar konferensi Pers terkait Posko THR, Kamis (9/5/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Posko THR yang dibentuk YLBHI-LBH Surabaya, telah melaporkan perusahaan yang melanggar ketentuan pencairan THR tahun 2018.

Namun karena tak ada tindakan, mereka mengaku kecewa.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Posko THR, Habibus Shalihin, saat konferensi Pers dalam rangka launching Posko THR 2019 di Kantor YLBHI-LBH Surabaya, Kamis (9/5/2019).

Menurutnya, posko yang berdiri tiap tahun ini telah banyak menemukan pelanggaran perusahaan dalam pencairan THR kepada karyawan

Ia menyebut, di tahun 2018, sebanyak 24 perusahaan telah dilaporkan pihaknya kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa timur.

Sayangnya, dari laporan itu, menurutnya, tidak ada perkembangan.

"Sampai selesai momen lebaran, tidak ada progress sama sekali dari Dinas Ketenagakerjaan. Ini yang menjadi kekecewaan kami kepada mereka, yang selama ini menjadi tumpuan kami, tempat pelaporan kami oleh para buruh dan para pendampingnya," kata Habibus Shalihin, Kamis (9/5/2019).

Katanya lagi, 24 perusahaan itu merupakan akumulasi dari laporan sedikitnya dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan pekerja yang menjadi korban.

Pelanggarannya pun beragam. Mulai dari tidak dicairkannya THR kepada para pekerjanya hingga THR diganti dengan bingkisan.

Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSMPI) Jatim, Nuruddin, menambahkan, sebelum diberlakukannya Peraturan menteri nomor 6 tahun 2016, pihak Dinas Ketenagakerjaan berdalih tak bisa memaksa perusahaan karena belum ada regulasi.

Namun setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, menurutnya, belum pernah ada tindakan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Padahal, menurutnya, sesuai Peraturan itu, perusahaan dapat terkena sanksi apabila melanggar ketentuan.

"Pasca terbitnya Permen nomor 6 tahun 2016. Sebenarnya sudah ada sanksinya untuk perusahaan yang melanggar. Pertama, bagi perusahaan yang telat membayar, yaitu H-7 Hari raya, kena denda 5 persen. Bagi yang tidak membayar sama sekali ada sanksi administratif. Berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha, sampai pecabutan izin usaha", jelasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved