Berita Trenggalek

Pemkab Trenggalek Ancam "Blacklist" Kontraktor Nakal, Ini Komentar Plt Bupati M Nur Arifin

Pemkab Trenggelek mengancam akan memasukkan perusahaan kontraktor bermasalah ke dalam daftar hitam.

Pemkab Trenggalek Ancam
Surabaya.Tribunnews.com/Aflahul Abidin
Suasana pengenalan produk Penta rosin ester untuk bahan baku cat markah jalan di Pemkab Trenggalek, Rabu (8/5/2019). 

SURYA.co.id | TRENGGALEK - Peringatan bagi kontraktor-kontraktor nakal di Kabupaten Trenggalek.
Pemkab Trenggelek mengancam akan memasukkan perusahaan kontraktor bermasalah ke dalam daftar hitam.

Keputusan ini diambil setelah Pemkab Trenggalek bersama tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Trenggalek mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek tahun 2018.

Hasil evaluasi menunjukkan, ada beberapa proyek pembangunan gedung yang proses pelaksanaannya molor.

Menurut Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin, molornya pembangunan itu banyak diakibatkan ketidaktaatan pelaksaan pembangunan.

"Kalau yang menang lelang itu satu perusahaan, kemudian membangun beberapa kegiatan, ya, bagaimana enggak molor," kata pria yang akrab disapa Mas Ipin itu, Rabu (8/5/2019).

Mas Ipin mengatakan, pemkab telah memberi peringatan kepada beberapa perusahaan kontraktor nakal.
Umumnya, mereka berupa satu entitas perusahaan yang punya banyak bendera. Semua bendera ikut menawar proyek-proyek di Pemkab Trenggalek.

"Nah, itu akhirnya ketika ada garapan-garapan banyak, binggung cari sub penggarap dan segala macam. Akhirnya, alatnya dipakai untuk garap di sini dulu. Baru di tempat lain di waktu yang sama. Akhirnya penggarapannya molor," ujar Mas Ipin.

Catatan pemkab hingga saat ini, ada tiga sampai empat perusahaan bermasalah yang pernah menggarap proyek di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, kontraktor atau perusahaan lain juga dalam tahap evaluasi.

Lebih lanjut, untuk mengindari molornya pembangunan akibat faktor lain, Mas Ipin meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menjalankan dua hal.

Pertama, tidak memenangkan kontraktor yang menawar pembangunan proyek dengan nilai terjun bebas. Kedua, tidak melampirkan syarat-syarat yang rumit. Tujuannya agar peserta lelang lebih banyak.

Proyek-proyek pembagunan tahun ini yang bentuknya sederhana memungkinkan untuk OPD mencantumkan syarat-syarat mudah.

"Kalau yang menawar banyak, kan bagus. Artinya, bisa bersaing dari sisi kualitas. Nanti hasilnya kita kaji ulang," tuturnya.
Terkahir, is meminta penggunaan material-material lokal dalam sebuah proyek. Itu dianggap penting untuk mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) di Trenggalek.

Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Lulus Mustofa mengatakan, bakal mengajak tim ahli dalam pemantauan oleh TP4D. Para ahli akan menelaah secara detail proyek pengadaan fisik.

"Jadi ahli sesuai bidangnya, kami ajak. Kalau sekadar melihat pembangunan sesuai perencanaan atau tidak, kami sudah bisa. Tapi seperti untuk uji laboratorium,, kan butuh ahlinya sendiri," tutur Lulus.

Untuk tahun ini, TP4D memantau pembangunan beberapa gedung Pemkab Trenggalek. Salah satunya, gedung Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta beberapa kantor kecamatan. 

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved