Berita Pasuruan

FPG Tuding Mutasi Pejabat oleh Plt Wali Kota Pasuruan Cacat Hukum, Begini Penjelasannya

FGD Kota Pasuruan desak agar mutasi pejabat dibatalkan karena melampaui kewenangan Plt Wali Kota Pasuruan dan cacat hukum.

FPG Tuding Mutasi Pejabat oleh Plt Wali Kota Pasuruan Cacat Hukum, Begini Penjelasannya
surya/galih lintartika
Suasana pengambilan sumpah atas mutasi yang dilakukannya di lingkungan Pemkot Pasuruan untuk pejabat eselon III dan IV. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, dianggap mengambil langkah yang salah dan berlebihan saat memutuskan untuk memutasi 147 pejabat eselon III dan IV, Senin (29/4/2019) lalu halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

Bahkan, Teno, sapaan akrab Plt Wali Kota Pasuruan sekaligus Wakil Wali Kota Pasuruan ini disebut terlalu berani. Alhasil, keputusan kontroversial ini menuai banyak kritikan dari sejumlah pihak.

Salah satu pihak yang mengkritik adalah Fraksi Partai Golkar (FPG) Kota Pasuruan. FGD mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan karena melampaui batas kewenangan dan itu merupakan mutasi kontroversial yang cacat hukum.

Ketua FPG DPRD Kota Pasuruan, Arief Ilham, mengatakan penjabat Wali Kota Pasuruan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum.

Bagi dia, pelantikan pejabat eselon III dan IV, serta tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan pemindahan dan pemberhentian kepegawaian, harus ditinjau ulang dan dibatalkan.

“Plt Wali Kota Pasuruan tidak memiliki kewenangan memutasi pejabat. Undang-undang juga mengatur tentang larangan tersebut sehingga harus ditinjau ulang dan dibatalkan,” tegas Arief Ilham.

Pihaknya meminta Pemkot Pasuruan agar memperhatikan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Arief menjelaskan UU tersebut mengatur kewenangan tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Ditambahkan Arief, memutasi pejabat juga harus memperhatikan aspek kompetensi dan kepatutan strata jenjang kepengangkatan dan golongan, sehingga tidak terjadi loncatan drastis jenjang kepangkatan

“Ada beberapa pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan keahliannya seperti di Dinas Koperasi yang sama sekali tidak memahami permasalahan koperasi. Seorang lurah yang masih baru, sudah naik menjadi kepala bagian dari eselon IV A ke eselon III A,” tandas Arief Ilham

Sekadar diketahui, 147 orang yang terdiri dari eselon IV 81 orang, Lurah 20 orang, eselon III 45 orang dan Camat 1 orang di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Wali Kota Pasuruan Senin lalu.

Tak hanya itu, Teno juga melantik dan mengambil sumpah 72 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan pihak Pemkot Pasuruan mengenai kritikan Ketua FPG Kota Pasuruan tersebut.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved