May Day 2019

Sembilan Butir Kesepakatan Serikat Buruh dengan Pemprov Jawa Timur Saat May Day 2019

Saat May Day 2019, Gubernur Jatim dan buruh membuat 9 butir kesepakatan untuk dilaksanakan bersama. Apa saja isinya?

Sembilan Butir Kesepakatan Serikat Buruh dengan Pemprov Jawa Timur Saat May Day 2019
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbicara di hadapan ribuan buruh dan pekerja saat peringatan May Day 2019 di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ribuan buruh menyampaikan aspirasi dan rekomendasi kepada Pemprov Jatim dalam aksi May Day 2019 di depan gedung negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/5/2019).

Dari dialog yang digelar tertutup antara perwakilan serikat buruh dan pekerja bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta jajaran terkait, ada sembilan butir aspirasi dan rekomendasi yang menjadi kesepakatan antara serikat buruh dan pemerintah.

Sembilan buti kesepakatan itu adalah sebagai berikut: 

  1. Gubernur membuat rekomendasi ke pemerintah pusat untuk melakukan revisi PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan pencabutan atas Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.
  2. Gubernur membuat permohonan fatwa pada Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap SE Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 dan SE Mahkamah Agung Tahun 2018 terhadap rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus Huruf F tentang upah proses sampai 12 bulan
  3. Gubernur membuat rekomendasi pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan revisi terhadap Permenaker No 12 Tahun 2013 tentang Komponen Hidup Layak untuk dijadikan pedoman penetapan UMK 2020.
  4. Gubernur menetapkan UMSK 2020 tetap berpedoman dari usulan kabupaten kota dan gubernur membuat surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten kkta untuk mengusulkan UMSK tahun 2020.
  5. Gubernur akan membuat surat teguran kepada perusahaan yang tidak mengikutkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atas dasar laporan BPJS sesuai dengan kewenangan gubernur.
  6. Gubernur akan membuat surat edaran tentang penertiban PKWT dan penggunaan tenaga kerja asing dan mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia,
  7. Segera dibuat Badan Pengawas Rumah Sakit yang mengikutsertakan masyarakat.
  8. Lebih mengefektifkan peran dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
  9. Gubernur membuat regulasi terkait penerapan sistem jaminan pesangon dengan persetujuan DPRD dan izin Mendagri dengan memperhatikan saran Korsubgah KPK yang sejalan dengan undang-undang.

Polisi Tangkap 5 Terduga Anggota Anarko yang Menyusup ke Aksi May Day 2019 di Grahadi Surabaya

May Day 2019, Jurnalis Anggota AJI Gelar Aksi Mendesak Kesejahteraan dan Perlindungan Jurnalis

Warna-Warni May Day 2019 di Jombang. Dari Aksi Unjuk Rasa Hingga Aksi Sosial dan Sehat

Sekjen Konferendasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jazuli mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kesepakatan yang dibuat antara serikat pekerja dengan pemerintah provinsi khususnya gubernur.

Menurutnya sembilan butir kesepakatan itu adalah hal urgent untuk kesejahteraan para buruh dan pekerja di Jawa Timur. Terutama masalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) yang masuk dalam poin kesepakatan.

"Alhamdulillah terkait UMSK bu gubernur sepakat dengan kami. Bahwa selama ini UMSK hanya ada di lima kabupaten  kota di ring satu. Tapi di 33 kabupaten kota yang lain belum ada, maka alhamdulillah beliau sepakat untuk kabupaten kota juga menguslkan UMSK," kata Jazuli.

Ia menyebutkan, misalnya Kabupaten Probolinggo yang memiliki PLTU  lalu di Tuban yang memiliki pabrik Semen Indonesia, lalu Bojonegoro yang memiliki blok Cepu, menurut Jazuli itu layak daerahnya untuk juga mengusulkan UMSK.

"Kami berharap kebijakan bu gubernur akan bisa dirasakan benar-benar untuk para pekerja. Dan kita akan kawal dalam enam bulan sembilan poin kesepakatan ini akan terlaksana," tegas Jazuli. 

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved