May Day 2019

May Day 2019, Khofifah Minta Serikat Buruh Bentuk Tim untuk Kawal 9 Butir Kesepakatan

Saat May Day 2019, Gubernur Jatim meminta buruh ikut mengawal jalannya 9 butir kesepakatan yang dibuat hari ini.

May Day 2019, Khofifah Minta Serikat Buruh Bentuk Tim untuk Kawal 9 Butir Kesepakatan
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berbicara di hadapan ribuan buruh dan pekerja saat peringatan May Day 2019 di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah menyepakati sembilan butir kesepakatan aspirasi dan rekomendasi buruh dan serikat pekerja saat peringatan May Day 2019, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan bahwa sembilan butir  tersebut terkawal dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya terkait kesepakatan di poin pertama dan kedua yang menyangkut tetang revisi PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan pencabutan atas Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.

Juga permohonan fatwa pada Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap SE Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 dan SE Mahkamah Agung Tahun 2018 terhadap rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus Huruf F tentang upah proses sampai 12 bulan.

Untuk mengawal itu, Khofifah meminta serikat buruh dan pekerja untuk segera membuat tim khusus yang membahas detail revisi aturan tersebut.

"Kalaupun kalau kita ingin PP itu dicabut maka saya ingin ini benar-benar disiapkan secara detail oleh aliansi serikat, jadi tidak asal cabut dan revisi," kata Khofifah setelah memberi sambutan di depan ribuan buruh yang hadir di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Rabu (1/5/2019).

Sembilan Butir Kesepakatan Serikat Buruh dengan Pemprov Jawa Timur Saat May Day 2019

Polisi Tangkap 5 Terduga Anggota Anarko yang Menyusup ke Aksi May Day 2019 di Grahadi Surabaya

May Day 2019, Jurnalis Anggota AJI Gelar Aksi Mendesak Kesejahteraan dan Perlindungan Jurnalis

Khofifah ingin tim membuat pointer rasionalisasi terkait butir-butir dalam PP No 78  tahun 2015 yang ingin mereka revisi dan usulannya. Supaya apa yang diajukan oleh serikat buruh dan pekerja Jawa Timur ke pusat untuk revisi aturan itu lebih kongkrit kontennya.

"Tim ini juga akan melakukan telaah dari harapan mereka agar gubernur untuk berkirim surat ke MA untuk mengkaji ulang terhadap surat edaran MA dimana masa ada tenggang waktu enam bulan minimal atau 1 tahun sebelum masa PHK," tambahnya.

Tidak hanya itu, tim yang juga akan didukung oleh Disnaker, dan juga pakar hukum juga akan membahas dan menelaah tentang kesepakatan poin ke sembilan terkait jaminan pesangon.

"Setelah telaah dan perhitungan dilakukan saya minta untuk tim agar juga dikoordinasikan dengan Korsubgah KPK. Supaya apa yang kita inginkan bisa berseiring dengan proses kehati-hatian karena akan ada kaitannya dengan jaminan pesangon setelah mereka saat pensiun atau kalau ada PHK," tandasnya.

Selain itu, juha terkait harapan buruh untuk bisa menempatkan tokoh masyarakat di badan pengawan Rumah Sakit senagaimana ada dalam poin kesepakatan. Menurut Khofifah hal itu sangat sejalan dengan apa yang ia inginkan agar tidak ada rumah sakit yang menolak pasien. Tim dari Pemprov dikatakan Khofifah juga akan ikut mengawal realisasi kesepakatan ini.

"Lalu soal pengawas ketenagakerjaan. Regulasi soal ini kan ada di tingkat provinsi, maka mereka ingin agar pengawas ketenagakerjaan dideliver di daeerah supaya bisa diintegrasikan di bakorwil," ucap Khofifah.

Di sisi lain Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jazuli mengatakan pihaknya sepakat bahwa buruh akan melakukan pembentukan tim besok pagi.

"Kami sepakat besok ada pembentukan tim untuk merumuskan hasil kesepakatan yang ada. Harapan kami enam bulan sudah bisa terealisasi semua, karena menurut saya ini memungkinkan apalagi sebenarnya ini kah isu-isu lama yang para buruh sudah mengerti dan sudah ada lah pointernya apa saja," kata Jazuli.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved