May Day 2019

May Day 2019, Jurnalis Anggota AJI Gelar Aksi Mendesak Kesejahteraan dan Perlindungan Jurnalis

Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ikut turun ke jalan dalam rangka May Day 2019, Rabu (1/5). Ini tuntutan mereka

May Day 2019, Jurnalis Anggota AJI Gelar Aksi Mendesak Kesejahteraan dan Perlindungan Jurnalis
tribun jatim/aminatus sofya
Sejumlah jurnalis anggota AJI Kota Malang saat menggelar aksi May Day 2019 di depan Balai Kota Malang, Rabu (1/5/2019) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ikut turun ke jalan dalam rangka May Day 2019, Rabu (1/5/2019).

Aksi May Day 2019 oleh para jurnalis ini digelar di berbagai kota. Di antaranya di Surabaya dan Malang. 

Di Surabaya, para jurnalis anggota AJI berbaur bersama elemen buruh lainnya. Mereka turut berorasi mendesak perlindungan terhadap jurnalis dan peningkatan kesejahteraan jurnalis. Tujuannya, untuk menciptakan iklim pers yang profesional. 

"Pada dasarnya jurnalis juga buruh. Tidak sedikit kawan-kawan jurnalis yang juga ditindas oleh perusahaan-perusahaan media tempat mereka bekerja," kata Miftah Faridl, ketua AJI Kota Surabaya dalam orasinya. 

Sementara itu, di Malang, AJI Kota Malang mendorong para jurnalis untuk berserikat dan melindungi hak-haknya.

"Banyak hak jurnalis yang dilanggar oleh Perusahaan Media tapi diam saja," kata perwakilan AJI Malang, Eko Widianto, ketika aksi Hari Buruh Internasional di Kota Malang, Rabu (1/5/2019).

Polisi Tangkap 5 Terduga Anggota Anarko yang Menyusup ke Aksi May Day 2019 di Grahadi Surabaya

Warna-Warni May Day 2019 di Jombang. Dari Aksi Unjuk Rasa Hingga Aksi Sosial dan Sehat

Ia menambahkan jurnalis di perusahaan media juga diminta untuk membentuk serikat pekerja dan menyusun perjanjian bersama agar kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan media tidak terulang seperti yang dialami oleh jurnalis Koran Sindo.

"Selain itu, banyak hak-hak jurnalis yang tidak dipenuhi, baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan jaminan yang lain," kata dia.

Eko mengatakan profesi jurnalis adalah pekerjaan intelektual dan harus mendapatkan upah layak hingga tiga kali upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun faktanya kata dia, masih banyak perusahaan yang melanggar hubungan industri.

"Sebagai sebuah pekerjaan yang menimbulkan stress tinggi, perusahaan media juga wajib menyediakan misal uang liburan. Selain itu karena pekerjaan ini adalah pekerjaan intelektual maka seharusnya ada uang untuk mengembangkan wawasan misal uang beli buku. Tapi hal-hal semacam ini tidak ada," pungkasnya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved