Berita Jawa Timur

Hari Buruh, Gubernur Jatim Akan Megengan Bersama Buruh

Hari Buruh di Jawa Timur akan diperingati di Jawa Timur dengan format yang jauh berbeda dengan biasanya, yaitu dengan konsep Megengan.

Hari Buruh, Gubernur Jatim Akan Megengan Bersama Buruh
surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yakin peringatan hari Buruh di Jawa Timur akan berjalan kondusif tanpa long march. 

Sebaliknya, momen Hari Buruh di Jawa Timur akan diperingati di Jawa Timur dengan format yang jauh berbeda dengan biasanya, yaitu dengan konsep syukuran dan istighosah bersama dalam suasana megengan.

Sebagaimana diketahui megengan merupakan kegiatan selametan yang dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Hal itu dipastikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat diwawancara di Jatim Expo, Selasa (30/4/2019).

"Formatnya besok kita akan megengan bersama. Kalau untuk dialog bersama asosiasi serikat buruh akan kita lakukan nanti malam di acara salah satu stasiun televisi," kata Khofifah.

Kegiatan megengan bersama serikat buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh ini didapatkan setelah Khofifah dan Kapolda Jatim, bersama asosiasi serikat buruh melakukan cangkrukan bersama dan nenyepakati tidak akan ada long march dan diganti dengan istighosah bersama dalam rangka megengan.

"Saya akan hadir nanti malam dialog bersama ketua SPSI Jatim. Kita akan bangun suasana dialogis di sana, bagaimana pun suasana untuk memberikan ruang untuk menyampaikan rekomendasi itu tetap harus dibuka namun dengan tetap dalam suasana yang kondusif," tegas gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Lebih lanjut, dari hasil cangkrukan bersama dengan stakeholder yang terkait dengan Hari Buruh, Khofifah menyampaikan bahwa ada rekomendasi yang hingga kini masih diusahakan oleh serikat buruh. Yaitu masalah PP no 78 Tahun 2015.

Menurut Khofifah, pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi itu dan menyampaikan format revisi PP 78 2015.

"Tapi kalau PP itu lintas kementerian. Jadi koordinasinya harus antar menteri yang berkenaan dengan ketenagakerjaan," katanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved