Wali Kota Kediri dan Madiun Resmi Dilantik, Khofifah Minta Sinkronisasi RPJMD dengan Program Pemprov

SURYA.co.id | SURABAYA - Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah, serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Maidi dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indr Parawansa, di Gedung Grahadi, Senin (29/4/2019) pagi.

Kedua pasangan ini merupakan pasangan kepala daerah terakhir di Jawa Timur yang dilantik dari proses pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 lalu.

Gubernur Khofifah melakukan proses pengambilan sumpah jabatan pada dua pasang kepala daerah untuk Kota Kediri dan Kota Madiun tersebut.

Dalam wawancara dengan media, Khofifah mengatakan bahwa setelah pelantikan pihaknya ingin dua pasangan kepala daerah ini langsung tancap gas dengan melakukan sinkronisasi program kerja dengan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Setelah ini akan kita lakukan sinkronisasi yang lebih detail karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov sendiri baru kita sampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Tinggal nanti RPJMD Kota Kediri dan Madiun akan lebih mudah berinduk ke RPJMD Jawa Timur," kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini mengatakan seluruh daerah dalam menyusun RPJMD harus melakukan penyesuaian dengan rencana besar dari Pemprov Jawa Timur kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kami berharap bahwa sinkronisasi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), bisa berjalan lancar dengan program Provinsi Jawa Timur. Bahkan kita ingn fokus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, fokus pada penurunan kemiskinan pedesaan dan mempersempit kesenjangan antara kota dan desa dan antara wilayah utara dan selatan," tegas Khofifah.

Selain itu, wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini juga meminta agar pemkot Kediri dan pemkot Madiun aktif berkomunikasi dengan Bakowil dan sinergi untuk mewujudkan pendekatan layanan ke masyarakat.

Ia juga meminta agar belanja APBD bisa diutamakan untuk pelayanan publik, pembngunan wilayah, pengurangan kesenjangan termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.

"Dan kita ingin Pemda bisa ikut mendorong ekspor Jawa Timur, peningkatan kualitas pendidikan dan revitalisasi pertanian," pungkas Khofifah.