Breaking News:

Berita Blitar

Ribuan Petani di Blitar bakal Tersenyum, Kementerian LHK Beri 19.000 Ha Lahan, ini Ketentuanya 

Ribuan petani di Kabupaten Blitar, khususnya yang tinggal di tepi hutan, sebentar lagi bakal tersenyum lebar.

Penulis: Imam Taufiq | Editor: Parmin
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di tengah area hutan yang ditanami budidaya porang, di Desa Bendoasri,  Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,  Minggu (10/3/2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana akan memberi petani lahan hutan untuk dijadikan lahan garapan. 

"Mou tadi itu sekaligus penguatan agar warga mendapatkan SK atas lahan garapan tersebut. SK itu buat pegangan bagi mereka yang mendapat lahan garapan," kata Sarman, wakil Adm Perhutani Blitar.

Agar ada tanggung jawab dari para penggarap, papar Sarman, tak serta merta dibebaskan, melainkan ada beberapa kriterianya.

Di antaranya, itu tak boleh ditanami dengan tanaman bebas. Sekitar 50 persen dari luasan lahan jatah garapan harus ditanami kayu.

Misalnya jenis kayu Sengon, Mahoni, dll. Dan, sekitar 30 persen harus ditanami jenis buah-buahan, miisalnya pisang, nanas, mangga, dll. Untuk yang 20 persen, itu bisa ditanami seperti palawija, seperti jagung, kacang, ketela, dll.

Tentunya, itu juga ditentukan sharing profitnya. Yakni, jika kayu, maka bagi hasilnya 70 buat petani sendiri dan 30 persen buat Perhutani.

Sedang, kalau buah-buahan adalah 80 persen buat petani dan 20 persen buat perhutani. Untuk palawija, adalah 90 persen buat petani dan 10 persen buat perhutani.

"Ya, para petani pasti akan lebih senang karena lebih transparan. Sebab, itu sudah ditentutan sesuai SK yang diterima petani," ujar Wawan Aprilianto, Kades Rejoso.

Untuk realisasinya, tambah Sarman, SK itu akan diberikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Namun demikian, mulai saat ini warga sudah diperbolehkan menggarap sesuai jatahnya masing-masing. Untuk pembagian lahannya, itu diserahkan pada LMDH, agar dibagikan ke anggotanya masing-masing dengan ketentuan per orang maksimal 2 Ha.

Terus, bagaimana, misalnya, jika ada yang dapat jatah lebih dari 2 Ha per orang, Sarman mengatakan, itu tak akan bisa karena ada tim verifikasi yang akan mengeceknya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved