Resah Soal Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru, Puluhan Emak-Emak Wadul ke DPRD Jatim

"Kami mempermasalahkan sistem zonasi yang berpotensi menimbulkan masalah. Kami telah menerima bocoran zona yang tak menguntungkan siswa berprestasi"

Resah Soal Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru, Puluhan Emak-Emak Wadul ke DPRD Jatim
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Puluhan wali murid di Jawa Timur mengadu ke DPRD Jatim, Senin (29/4/2019). Berlangsung dalam format dengar pendapat (hearing), mereka mengadu soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan wali murid di Jawa Timur mengadu ke DPRD Jatim, Senin (29/4/2019).

Berlangsung dalam format dengar pendapat (hearing), mereka mengadu soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selain dihadiri Anggota DPRD Jatim dan puluhan emak-emak, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo.

"Kami mempermasalahkan sistem zonasi yang berpotensi banyak menimbulkan masalah. Kami telah menerima bocoran zona yang tak menguntungkan bagi siswa berprestasi," kata Jospan, Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Anak (Kompak) SMP Se-Surabaya.

Masalah pertama, sistem zonasi dinilai mempersulit siswa berprestasi untuk mendapatkan sekolah favorit bermutu, khususnya untuk wilayah Surabaya.

"Kita tahu bahwa tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama di Surabaya," kata Jospan.

"Mengutip peringkat sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah, jumlah sekolah bermutu tinggi jumlahnya kurang dari sepuluh. Catatan kami, mayoritas sekolah itu berada dalam satu zona tertentu saja," katanya.

Masalah kedua, presentase pagu penerimaan dinilai hanya menguntungkan para siswa di dekat sekolah favorit saja. Sebab, 90 persen dari total siswa yang diterima didasarkan pada zona, bukan nilai Ujian Nasional.

"Kami meminta persentase pagu ini dihapuskan. Harus kembali ke sistem PPDB tahun sebelumnya yang lebih mengandalkan nilai UN bukan karena dekat dengan sekolah," katanya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mengacu pada Permendikbud Nomor tahun 2018 memang telah menyiapkan aturan PPDB 2019. Di dalam poin pagu, tertulis bahwa 90 persen dari total jumlah didasarkan pada jalur zonasi.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved