Pilpres 2019

PDIP : Baru Kemarin PAN Cerca Jokowi, Sekarang Mau Gabung hanya Ingin Dapat Porsi Kekuasaan

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira minta pihak Partai Amanat Nasional ( PAN) untuk evaluasi diri soal efektifitas gabung koalisi Jokowi-Maruf Amin.

PDIP : Baru Kemarin PAN Cerca Jokowi, Sekarang Mau Gabung hanya Ingin Dapat Porsi Kekuasaan
foto: istimewa
ILUSTRASI. Poster Kampanye Rapat Umum Partai Amanat Nasional (PAN). PDIP : Baru Kemarin PAN Cerca Jokowi, Sekarang Mau Gabung hanya Ingin Dapat Porsi Kekuasaan 

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR ini, ia juga mengaku hadir dalam pelantikan gubernur-gubernur lainnya.

Terlebih, Murad Ismail yang dilantik sebagai Gubernur Mauluku adalah sahabat Zulkifli dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku.

Zulkifli melanjutkan, saat ini kader PAN di seluruh Indonesia masih fokus mengawal peroleha suara partai dan Pilpres.

Zul menutup cuitannya dengan ajakan untuk menjaga persaudaraan.

"4. Saudaraku dan sahabat semua, Di masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," tulisnya.

2. Beda Pendapat di Internal PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan, meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, tapi posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Oleh karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari Pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan Pak Zul adalah Ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pilpres telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.

"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN."

"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).

Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.

Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.

"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.

Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.

Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.

"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.

3. Tanggapan Pengamat soal People Power Amien Rais

Masalah people power mengemuka akhir-akhir ini, setelah pendiri PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan rakyat lewat people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, merujuk pada teori sosial maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

"Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved