Pahlawan Pemilu 2019

KPU Jatim : Undang-Undang Pemilu harus Dievaluasi

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban bertambah, pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan (Dinkes) menerjunkan tim medis untuk memeriksa petugas pemilu.

KPU Jatim : Undang-Undang Pemilu harus Dievaluasi
surya/erwin wicaksono
Foto ilustrasi: Suasana pencoblosan di TPS 08 Kabupaten Lumajang. 

SURYA.co.id | SURABAYA  - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menyisakan duka. Betapa tidak, sejak tahapan pemungutan suara hingga perhitungan suara, tercatat 55 orang meninggal dunia dan 264 orang sakit. Data ini diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jatim, Rohani menyebutkan 55 orang yang meninggal tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni jajaran KPPS, PPS, tenaga pendukung, sekretariat, Linmas, dan kepolisian.

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan (Dinkes) menerjunkan tim medis untuk memeriksa kesehatan petugas Pemilu.

"Sampai Jumat (26/4/2019) kami mencatat ada 55 orang meninggal dunia. Saat ini masih dalam tahap rekapitulasi di Kecamatan. Rekap berlangsung hingga 7 hari ke depan. Kami tidak berharap angka petugas Pemilu yang meninggal bertambah, sehingga harus diantisipasi (melakukan pemeriksaan kesehatan)," katanya saat ditemui di Gedung Grahadi, Jumat (26/4/2019).

Rohani mengatakan, penyebab meninggalnya petugas Pemilu karena faktor kelelahan. Dari kelelahan tersebut, memicu timbulnya dampak buruk bagi kesehatan.

"Dari kelelahan ada yang sampai keguguran, mual dan muntah kronis hingga diopname,  stroke ringan, bahkan kecelakaan," katanya.

Dia mengungkapkan, kelelahan terjadi tak serta-merta saat penyelenggaraan Pemilu Rabu (17/4/2019) saja. Pasalnya, petugas mulai melakukan pekerjaan sejak lima hari sebelum Pemilu.

"Petugas melakukan beraktivitas sejak H-5 Pemilu. Saat itu, petugas membagikan formulir C-6, memberikan pengemuman, mendirikan tenda, simulasi administrasi, dan mengurus logistik. Saat Pemilu, perhitungan surat suara harus selesai pada hari itu juga Rabu (17/4/2019). Kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) menambah waktu 12 jam lagi untuk perhitungan. Jadi, Kamis (18/4/2019) harus selesai semua. Tahapan kami cukup ketat," ungkapnya.

Dia menambahkan, kelelahan yang dialami petugas diakibatkan karena sistem Pemilu. Sistem Pemilu tahun ini berkonsekuensi terhadap pemenuhan administrasi cukup besar volumenya.

"Sistem Pemilu tahun ini di antaranya sistem multipartai dan sistem proposional terbuka. Di situ ada daftar para calon yang masing masing perolehan suara harus ditabulasi. Belum lagi kewajiban menyampaikan salinan ke saksi dan pengawas. Volume administrasi cukup besar. Teman-teman merasakan betul capeknya mengejar waktu, melakukan input, mengisi dan mencatat," tambahnya.

Halaman
12
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved