Berita Pasuruan

20.000 Buruh Siap Aksi di Surabaya dan Sampikan Tuntutan ke Gubernur Khofifah di 'May Day'

Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jawa Timur siap membuat biru Kota Surabaya saat peringatan Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2019 mendatang.

20.000 Buruh Siap Aksi di Surabaya  dan Sampikan Tuntutan ke Gubernur Khofifah di 'May Day'
Surabaya.Tribunnews.com/Galih Lintartika
Aksi buruh yang tergabung dalam Sarbumusi Jawa Timur melakukan peringatan hari buruh tahun lalu di Surabaya. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jawa Timur siap membuat biru Kota Surabaya saat peringatan Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2019 mendatang.

Sarbumusi Jawa Timur rencananya akan menggelar aksi damai dalam rangka hari buruh itu, yakni panggung orasi dan istighosah bersama di Gedung Grahadi Surabaya, 1 Mei mendatang.

Ketua DPW Sarbumusi Jawa Timur Suryono Pane menjelaskan, ribuan anggota Sarbumusi di Jawa Timur siap berkumpul di Surabaya. Ia mengaku, pihaknya akan istighosah sekaligus doa bersama.

Tak hanya itu, dalam aksi damai, pihak Sarbumusi juga akan menyampaikan tiga poin penting agar disikapi pemerintah, dalam hal ini, pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Ada tiga poin yang ingin kami sampaikan, pertama soal PHK sepihak yang semakin merajalela sekarang, lemahnya fungsi kontrol pemerintah sehingga banyak Perusahaan nakal yang melakukan PHK sepihak ke karyawan, dan persoalan kesejahteraan karyawan alias buruh dalan hal jaminan kesehatan," katanya, Sabtu (27/4/2019) siang.

Pane menjelaskan, poin pertama itu persoalan PHK sepihak. Dari data kasus yang ditangani Sarbumusi Jawa Timur, sepanjang tahun 2018 - 2019, ada sekitar 8.000 karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan di Jawa Timur.

"Mereka diberhentikan secara sepihak dengan menghapus semua hak - hak karyawan. Ini kasus yang harus disikapi oleh Pemerintah Jawa Timur. Bayangkan saja, Sarbumusi sudah 8.000 karyawan, belum serikat buruh lainnya. Sudah puluhan ribu hak karyawan di Jawa Timur yang dihapus dan di PHK sepihak," terangnya.

Menurut Pane, padahal rata - rata karyawan yang di PHK sepihak ini memiliki track record yang baik. Artinya, karyawan yang di PHK ini memiliki kinerja dan dedikasi untuk perusahaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi, ketika mereka menuntut hak mereka, perusahaan menunjukkan arogansinya.

"Bagi kami, perusahaan ini arogan. Mereka hanya mementingkan perusahaan, ketika mereka merasa terancam, karyawan yang notabene memiliki kinerja bagus dikeluarkan dengan dalih banyak hal. Mulai dari pengurangan karyawan untuk efisiensi perusahaan, dan beragam," tambahnya.

Sudah dikeluarkan secara sepihak, kata Pane, hak karyawan yang di PHK ini tidak diberikan. Kata dia, ini adalah fenomena yang lucu dan bagi dia pemerintah harus melihat ini. Bayangkan jika perusahaan ini dibiarkan, berapa kenaikan angka pengangguran di Jawa Timur.

Kedua, tambah Pane, persoalan kontrol. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi hingga Kota dan Kabupaten khususnya Dinas Tenaga Kerja ini tidak memiliki jumlah SDM yang mumpuni. Dalam hal lain, pemerintah seolah selalu beralibi bahwa tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu sedikit.

"Jadi mereka tidak bisa menyikapi sekaligus kontrol perusahaan yang sudah jelas - jelas menyalahi aturan dengan PHK sepihak. Alasannya mereka kekurangan PPNS, jadi tidak maksimal. Bagi saya pribadi, itu bukan alasan. Polisi di Indonesia jumlahnya sedikit, tapi bisa menangani kasus yang begitu banyaknya di Indonesia karena penduduk Indonesia juga banyak. Ini hanya soal alasannya," tambahnya.

Terakhir, kata dia, pihaknya juga ingin pemerintah membuat aturan yang memberlakukan semua karyawannya untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan kesehatan. Menurut dia, masih banyak karyawan yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan karena perusahaannya tidak memberikan jaminan itu.

"Saya berharap, aksi damai untuk menyambut hari buruh besok menjadi momen kebangkitan untuk menyadari kembali pentingnya memenuhi hak - hak buruh. Saya berharap, tiga poin yang menjadi catatan Sarbumusi ini diperhatikan dan dilaksanakan," pungkas dia. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved