Kinerja Pemkab Sidoarjo Dikritik, Program Prioritas Tapi Progress Lambat

Kinerja Pemkab Sidoarjo kembali mendapat kritik pedas dari kalangan dewan. Kali ini, kritik itu tentang program prioritas Pemkab Sidoarjo yang lambat

Kinerja Pemkab Sidoarjo Dikritik, Program Prioritas Tapi Progress Lambat
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Rapat paripurna DPRD Sidoarjo yang membahas rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja (LKPj), Rabu (24/4/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kinerja Pemkab Sidoarjo kembali mendapat kritik pedas dari kalangan dewan. Kali ini, kritik itu tentang program prioritas Pemkab Sidoarjo yang progresnya dirasa sangat lambat.

Dari delapan program prioritas Pemkab tahun ini, dua di antaranya adalah pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo barat dan penuntasan proyek Frontage Road.

Jadi prioritas karena RSUD barat untuk melayani pasien di kawasan Krian, Tarik, Prambon, Krembung, dan sekitarnya, sementara Frontage untuk solusi macet di sepanjang Waru hingga Buduran.

Tapi dua program itu sama-sama dirasa belum terlihat progresnya.

"Progressnya lambat, padahal rumah sakit dan Frontage Road sangat dibutuhkan," kata M Rojik, juru bicara DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja (LKPj), Rabu (24/4/2019).

Untuk pembangunan rumah sakit sudah dialokasikan dana Rp 125 miliar pada APBD 2019. Namun, sampai saat ini pembangunan belum berjalan.

Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada warga di kawasa barat. Selama ini untuk berobat warga di sana harus menempuh perjalanan jauh. Dari tempat tinggalnya menuju RSUD Sidoarjo yang letaknya di kota.

"Selain jarak yang jauh, jumlah pasien di RSUD Sidoarjo terus bertambah," sebut dia. Bahkan RSUD kerap overload. Sehingga satu-satunya solusi yakni dengan mempercepat pembangunan RSUD Sidoarjo Barat.

Sedangkan Frontage Road sepanjang 9,3 Km yang sudah sejak 2013, hingga sekarang juga belum kelar proses pembebasan lahannya. Padahal, dana yang dikucurkan dua tahun belakangan juga sudah sangat besar. Sekitar Rp 270 miliar.

Dewan menilai pengerjaan program ini juga lamban. "Tahun depan harus tuntas, agar segera bisa dimanfaatkan oleh warga," tandasnya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sunarti Setyaningsih mengatakan pengerjaan FR memang masih tersendat. Penyebabnya DPUBMSDA menunggu penuntasan peta bidang.

Menurut dia, saat ini pembebasan lahan masih dikerjakan kantor pertanahan Sidoarjo. "Proses appraisal juga menjadi ganjalan. Pemkab diminta kembali melakukan perhitungan harga tanah karena ada warga yang menolak," ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin juga menegaskan bahwa program-program prioritas harus segera dituntaskan.

Dia meminta kepada OPD (organisasi perangkat daerah) agar segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Termasuk rumah sakit dan Frontage Road, harus segera diselesaikan.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved