Tujuh Parpol di Kabupaten Pasuruan Tuding KPU dan Bawaslu Tak Adil Serta Melanggar Aturan

Tujuh parpol peserta Pemilu 2019 menuding KPU dan Bawaslu kabupaten Pasuruan telah bersikap tak adil dalam proses Pemilu.

Tujuh Parpol di Kabupaten Pasuruan Tuding KPU dan Bawaslu Tak Adil Serta Melanggar Aturan
ist
Salah satu foto yang menunjukkan pelanggaran pemilu di sebuah TPS di Kabupaten Pasuruan. Di foto ini terlihat, seorang pemilih masuk ke bilik suara ditemani orang lain padahal pemilih tersebut sehat. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Tujuh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang tergabung dalam Aliansi Partai Non Parlemen Indonesia Kabupaten Pasuruan menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak adil dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Tujuh partai yang tergabung dalam aliansi ini adalah Partai Garuda, Hanura, Perindo, PKPI, Berkarya, PSI dan PAN.

Mereka menduga bahwa KPU dan Bawaslu sengaja membiarkan meski itu dalam bentuk pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu.

"Bukti-buktinya banyak. Kami menemukan adanya dugaan kecurangan di sejumlah TPS. Dan kami sudah kita kantongi itu semua," kata Dawaki Ketua DPD Partai Garuda Kabupaten Pasuruan, Selasa (23/4/2019) malam kepada Surya.

Empat Scanner di KPU Kabupaten Madiun Rusak, Proses Scanning Form C dan C1 Terlambat

Curahan Hati Istri Petugas Linmas yang Meninggal Dunia Setelah Bertugas Mengamankan Pemilu

Satu Anggota KPPS Meninggal Dunia, Begini Penjelasan KPU Tulungagung

Dawaki menyampaikan sejumlah temuan di lapangan. Di antaranya, lemahnya pengawasan oleh Bawaslu di TPS selama proses pemungutan suara. Dikatakan dia, lemahanya pengawasan itu bisa dimanfaatkan salah satu parpol.

"Bawaslu kurang efektif dalam melakukan pengawasan," ujar Dawaki.

Ia menyebutkan, dugaan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu itu ada di Dapil 4 yang meliputi winongan, Lumbang, Paserpan Kejayan Gondang Wetan, di Dapil 3 meliputi, Nguling, Rejoso, Lekok dan Grati, dan Dapil 1 Gempol, Bangil dan Beji.

"Contoh yang paling menonjol adalah terjadinya pelanggaran hal sepele. Ada pencoblos yang masuk kotak suara ditemani suaminya. Padahal yang boleh ditemani sampai masuk kotak suara adalah tunanetra dan tunadaksa. Selebihnya tidak boleh didampingi, tapi ini temuan kami ada yang mendampingi," tambahnya.

Untuk itu, Dawaki meminta dua KPU dan Bawaslu menindak lanjut hal tersebut. Jika tidak, akan terjadi kekacauan dan pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia mengklaim saat ini timnya sudah memiliki data kecurangan itu.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved