Berita Surabaya

Khofifah Satukan Sistem Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penertiban Aset Milik Daerah se-Jatim

Khofifah Satukan Sistem Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penertiban Aset Milik Daerah se-Jatim

Khofifah Satukan Sistem Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penertiban Aset Milik Daerah se-Jatim
Surabaya.Tribunnews.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah sekaligus penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim, BPN, DJP seluruh seluruh kepala daerah di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019). Fatimatuz zahroh/Surya. 

"Makanya supaya tidak sele genje tadi masuk mana, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya inventarisasi aset negera itu tidak mudah," ucapnya.

Dengan sistem yang disatukan dan terbuka tentu Khofifah berharap bisa saling diketahui apakah aset yang dikerjasama dengan pihak lain atau belum dimaksimalkan untuk bisa menambah income daerah bisa terdata dan sinkron.

"Saya tadi sampaikan adakah sistem yang sudah siap, sudah jadi agar bisa diterapkan tanpa pakai uji coba agar bisa berlari cepat," tegasnya.

Di sisi lain KPK mendorong agar seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki. Bahkan KPK menarget daerah yang mendapatkan pendampingan bisa menaikkan pendapatan hingga 50 persen setiap tahunnya.

"Minimal peningkatan pendapatan 50 persen. Kalau hanya naik 10 persen saja itu barangkali habya inflasi saja. Tim kita akan mendampingi dan akan ada evaluasi setiap tiga bulan," kata Basaria Panjaitan.

Basaria menyontohkan Makassar, daerah itu setelah didampingi untuk peningkatan pendapatan bisa berhasil melipatkan pendapatan asli daerahnya. Dari yang Rp 500 miliar menjadi Rp 3 Trilliun. Oleh sebab itu ia juga ingin daerah di Jawa Timur juga mencetak keberhasilan yang sama.

"Ini termasuk program KPK bagaimana masing-masing daerah mengoptimalkan pendapat daerah. Optimialisasi ini bisa dari pajak hotel yang paling cepat, pajak restoran, pajak parkir biaya perolehan dari BPN dari tanah yang dimiliki, dan macam-macam," lanjut Basaria Panjaitan.

Kemudian yang juga ditekankan KPK adalah bagaimana daerah mampu melakukan managemen aset dengan baik. Jangan sampai daerah tidak tahu aset mereka di mana saja. Dan berikutnya adalah bagaimana aset yang dimiliki daerah bisa dimaksimalkan oleh daerah.

"Jangan sampai aset dimanfaatkan orang yang tertentu yang tidak jelas. Ini yang coba kita tata supaya semua bisa dioptimalkan untuk pendapatan supaya bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved