Berita Surabaya

Dispendukcapil Kota Surabaya Terapkan Terobosan Baru untuk Pencatatan Perkawinan

Dispendukcapil Surabaya menerapkan suatu terobosan baru, yakni dalam melakukan pencatatan perkawinan

Dispendukcapil Kota Surabaya Terapkan Terobosan Baru untuk Pencatatan Perkawinan
istimewa
Suasana pencatatan sipil perkawinan di Dispendukcapil Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik

Salah satu bentuk pelayanan adminstrasi yang diberikan oleh negara adalah pelayanan administrasi di bidang kependudukan, yang meliputi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Penjelasan UU RI No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU nomor 24/2013, menyatakan bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan pengakuan tersebut akan berjalan efektif apabila instansi pelaksana yang berwenang mampu melaksanakan peranannya dengan baik dan profesional.

Sebagai suatu instansi pemerintah, legitimasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diperoleh dari UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24/2013, selanjutnya disebut sebagai UU Adminduk yang secara jelas disebutkan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Adminduk, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan kematian.

Perkawinan sebagai salah satu peristiwa penting harus mendapatkan pengakuan status hukum oleh negara.

Pengakuan status hukum merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada penduduknya.

Halaman
123
Penulis: Adrianus Adhi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved