Exit Poll Luar Negeri Beredar di Chat WahtsApp (WA), Ini Penjelasan KPU, Jokowi/Prabowo yang Menang?

SURYA.co.id - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memberikan penjelasan mengenai sudah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2019 dari luar negeri melalui Chat WhasApp (WA).

Hasil exit poll tersebut menyebutkan perolehan suara antara capres Jokowi dan Prabowo, serta raihan partai politik.

Seperti diketahui, pemungutan suara Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 bagi WNI yang berada di luar negeri telah dilakukan sejak Senin (8/4/2019) hingga Minggu (14/4/2019).

Namun, seluruh rekapitulasi suara baik di dalam maupun luar negeri akan serentak dihitung pada Rabu (17/4/2019).

Hasil exit poll yang beredar di Chat WhatsApp (WA) merupakan exit poll dari berbagai negara. Misalnya, Melbourne dan Sidney di Australia, Berlin di Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Hong Kong, Inggris.

Terkait sudah beredarnya exit poll tersebut, Komisioner KPU, oleh Viryan Azis memberikan penjelasan.

• Cak Lontong Semprot Mardani Ali Sera yang Nyinyiri Jokowi Masuk Kabah: Kebacut !, Fadli Zon Komentar

• Pesan Gus Mus kepada Pemilih Sebelum Mencoblos di TPS, Ini Doa yang Disarankan KH Mustofa Bisri

Menurutnya, KPU tidak mengatur exit poll di luar negeri, hanya mengatur exit poll dan quick count di dalam negeri.

adapun quick count dan exit poll di dalam negeri diumumkan ke publik terhitung 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat rampung dikerjakan atau sekitar pukul 15.00 WIB.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan Azis di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Penjelasan Viryan Azis mengacu pada ketentuan dalam pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Di dalamnya dijelaskan, bahwa 'pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat'.

Dalam pasal berikutnya, yakni pasal 6 UU Pemilu, dijelaskan bagi mereka yang melanggar ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu di dalam negeri," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengaku belum mendapatkan laporan soal rilis hasil Pemilu luar negeri lewat metode exit poll tersebut.

Ilham enggan berkomentar lebih jauh soal perkara exit poll luar negeri yang memang tak diatur oleh KPU.

"Saya belum dapat laporan. Nggak mau spekulasi (karena) belum dapat laporannya. No comment," kata Ilham Saputra.

Pengkondisian luar negeri

Sementara itu, Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyoroti soal penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di luar negeri seperti Sydney, Australia, Malaysia, Belanda, dan Jepang.

Ia menyebut, keluhan warga negara Indonesia atau WNI disejumlah negera itu yang tidak bisa 'nyoblos' perlu mendapat perhatian khusus.

Karyono menduga ada upaya penyelenggara pemilu tak netral dan tak siapnya KPU dalam mengatasi membludaknya pemilih di WNI luar negeri.

"Catatan analisis jangan-jangan memang ada keterlibatan dari penyelenggara Pemilu untuk secara sengaja berpihak kepada paslon tertentu," ucap Karyono Wibowo saat diskusi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Karyono Wibowo coba menganalisa melalui Pemilihan Presiden di luar negeri pada tahun 2014.

Di mana, Pemilu di Belanda dan Hongkong memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Terlebih, pada Pilpres 2019 ini, pemilih di Hongkong meningkat sebanyak 50 persen.

Selain itu, negara-negara yang mengalami masalah itu merupakan basis suara Jokowi.

"Dalam konteks ini ada bukan kesalahan biasa yang disengaja tapi ada desain yang secara sistematis dari jauh hari menyiapkan strategi untuk memenangkan calon tertentu," kata Karyono.

"Di daerah-daerah yang merupakan basis pasangan capres tertentu maka yang bisa dilakukan dari kompetitornya adalah mengurangi jumlah pemilih dan mengurangi jumlah pemilih untuk menggunakan hak pilihnya seperti yang terjadi di Belanda itu bisa saja juga terjadi bagian dari skenario," katanya menambahkan.

Ia mencontohkan bagaimana ada upaya pengkondisian untuk meraih hasil maksimal perolehan suara biasanya dilakukan dengan berbagai cara.

Di antaranya membuat kondisi dimana masyarakat tidak bisa mengunakan hak pilihnya.
Caranya, dengan dikurangi DPT-nya.

Hal itu, lanjut Karyono, juga pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta di mana basis pemilih loyal Basuki Tjahja Purnama (BTP) di kawasan Kelapa Gading tak bisa mencoblos lantaran surat suara habis.

"Kemudian juga dibuat skenario dimana masyarakat nantinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Yang terjadi di luar negeri hampir mirip yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Itu taktik untuk mengurangi jumlah suara kompetitornya," kata Karyono.