Pilpres 2019
10.000 Anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah Tolak People Power ala Amien Rais, Ini Alasannya
Polemik pernyataan Amien Rais mengenai seruan People Power masih menjadi pembicaraan di kalangan tokoh nasional serta di internal Pemuda Muhammadiyah.
lihat foto
SURYA.co.id | BANDUNG - Polemik pernyataan Amien Rais mengenai seruan People Power masih menjadi pembicaraan di kalangan tokoh nasional, bahkan di internal Pemuda Muhammadiyah.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah menyatakan, 10.000 anggota Kokam yang tersebar di 26 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan tidak akan ikut dalam gerakan People Power yang diserukan Amien Rais.
Sebelumnya Amien Rais menyerukan People Power jika anti ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Pihaknya tidak akan melakukan gugatan atau sejenisnya ke lembaga hukum.
Namun, polemik People Power Amien Rais ternyata tidak banyak yang meresponsnya dengan baik.
Bahkan, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat pun ikut menentang seruan People Power Amien Rais tersebut.
• 3 Fakta Terbaru Pengemudi Fortuner Ngamuk di Tol Pancoran yang Videonya Viral, Begini Pengakuannya
Seperti diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyerukan akan mengerahkan massa ke jalanan jika terbukti ada kecurangan dalam Pemilu 2019.
Menurut Amien, People Power dianggap anggota dewan pembina BPN Prabowo-Sandi ini sebagai jalan terbaik ketimbang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami menolak gerakan people power. Sudah seharusnya gunakan jalan konstitusional,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana saat ditemui Kompas.com di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (16/4/2019).
Iu menjelaskan, pihaknya tidak akan mengikuti seruan Amien Rais untuk melakukan pergerakan massa apabila terdapat kecurangan Pemilu 2019.
Menurutnya, semua harus diselesaikan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ada kecurangan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Untuk apa ada proses resmi kalau mau bikin People Power,” ungkapnya.
Iu berharap kepada seluruh pihak pendukung pasangan capres cawapres untuk bersedia menerima hasil yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kondusifitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi yang dilakukan untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik.
Salah satu aksi yang diharapkan tidak dilakukan adalah deklarasi kemenangan sebelum keputusan resmi disampaikan oleh KPU.
10.000 anggota Kokam tak akan ikut People Power
