Breaking News:

Pilpres 2019

Bawaslu akan Panggil Badan Pemenangan terkait Kalender Prabowo Diduga Mirip Logo Pemkab Tuban

Bawaslu akan panggil Badan Pemenangan terkait kalender Prabowo diduga mirip logo Pemkab Tuban.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Parmin
surya.co.id/m sudarsono
Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban Ulil Abror Al Mahmud menunjukkan kalender Prabowo Sandi yang terdapat logo diduga mirip logo Pemkab Tuban, Senin (8/4/2019).  

SURYA.co.id | TUBAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban berencana akan memanggil badan pemenangan pemilu Prabowo-Sandi setempat.

Hal itu terkait beredarnya kalender pasangan capres-cawapres nomor urut 02 di wilayah Tuban.

"Kami akan panggil dari tim Prabowo-Sandi untuk klarifikasi hal ini," Kata Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban, Ulil Abror Al Mahmud ditemui di kantornya, Senin (8/4/2019).

Dia menjelaskan, berdasarkan temuan informasikan yang diterima bawaslu dari tim relawan 02, kalender itu sudah menyebar di seluruh Kecamatan.

Setidaknya 300 kalender Prabowo-Sandi dengan logo menyerupai pemkab pada bagian sudut atas beredar di 20 Kecamatan.

"Ya kita panggil tim Prabowo Sandi, terkait beredarnya kalender ini tentu. Bagaimana klarifikasi atau penjelasannya," Bebernya.

Bahkan, di luar itu pihaknya juga akan memanggil perwakilan Pemkab. Hal itu guna mengetahui apakah logo di sudut kalender Prabowo-Sandi ini benar atau tidak sebagai logo pemkab.

"Kita juga akan panggil pihak pemkab, jadi keduanya kita panggil. Karena di kalender ada logo Pemkab," Pungkasnya.

Ketua BPN Prabowo Sandi Kabupaten Tuban, Tri Astuti memberikan jawaban atas pertanyaan berkaitan kalender tersebut.

Menurutnya, lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Selain itu juga berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini jika dikaitkan termasuk pelanggaran pemilu maka tidak bisa, karena dalam Pasal 280 Ayat 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77/2007 tidak ada unsur Pemerintahan dalam hal ini. 

"Tidak bisa dikatakan pelanggaran, kareja tidak ada unsur pemerintahan. Saya meminta kepada seluruh Relawan pemenangan Prabowo Sandi tetap tenang dan senantiasa semangat dalam kampanye. Tetap berkampanye sesuai aturan dan jangan keluar dari aturan," pungkas Astuti yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra Tuban. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved