Berita Madiun

Polisi Periksa Camat dan OPD terkait Tambang Ilegal di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Polisi Periksa Camat dan OPD terkait tambang ilegal di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Polisi Periksa Camat dan OPD terkait Tambang Ilegal di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
surya/galih lintartika
Ilustrasi tambang ilegal. 

SURYA.co.id|MADIUN- Satreskrim Polres Madiun memanggil tujuh orang untuk dimintai keterangan terkait dengan kegiatan penggalian material tanah yang tidak berizin, di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

"Saat ini, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang. Terakhir hari ini, ada dua orang, Kades Banjarsari Wetan, dan Camat Dagangan," kata Kasatreskrim Polres Madiun, AKP Logos Bintoro kepada wartawan, Jumat (5/3/2019) sore.

Dia menuturkan, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana peran desa dan kecamatan dengan aktifitas penggalian yang berlangsung sejak akhir 2017, lalu. Sebab, di awal, pemilik lahan mengatakan akan menggunakan lahan tersebut sebagai kolam pemancingan.

"Selama ini dengan adanya, tempat yang diindikasikan awalnya kolam pemancingan, sejauh ini perannya tingkat desa sama tingkat kecamatan sejauh mana. Setelah itu akan akan kaitkan keterangan dari OPD yang sudah kami lakukan pemeriksaan," kata Logos.

Ia mengatakan, beberapa OPD yang sudah diperiksa adalah Dinas PU, ESDM, Disparpora, dan LH.

Logos mengatakan, saat ini pihaknya fokus untuk menyelidiki dampak kerusakan lingkungan akibat galian tak berizin itu.

"Kami fokus ke dampak lingkungan, karena kalau mengembang ke undang-undang pertambangan minerba, kan harus ada transaksional, antara pemilik tambang ke pembeli," katanya.

Logos menambahkan, rencananya minggu depan akan dilakukan gelar perkara awal, untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dan naik ke tahap penyidikan.

Pantauan di lokasi, Jumat (5/4/2019), Camat Dagangan, Syahrowi diperiksa sejak sekitar 13.30 hingga sekitar 16.00 WIB. Kepada wartawan, Rowi mengaku hanya ditanya soal tugas dan fungsinya sebagai Camat.

"Sebatas dan tugas fungsi saja.
Izin ditanyakan, itu sudah menjadi kewenangan OPD terkait," katanya.

Dia mengatakan, saat ini ia telah meminta kepada pengusaha untuk menghentikan operasi selama izin belum keluar.

"Kami sudah menyampaikan tegas kepada pengusaha, karena belum berizin. Seluruh kegiatan dihentikan, sebelum semua proses perizinan selesai," katanya. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved