Rumah Politik Jatim

Tekan Biaya Politik, PSI Tak Turunkan Saksi di Setiap TPS

PSI Jatim memutuskan untuk tidak semua TPS di Jatim akan diterjunkan saksi khusus.

Tekan Biaya Politik, PSI Tak Turunkan Saksi di Setiap TPS
surya.co.id/bobby contantine koloway
Ketua DPW PSI Jatim, Shobikin Amin saat berkunjung ke Harian Surya, Rabu (3/10/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Jumlah saksi di TPS yang dipastikan berlipat lantaran durasi perhitungan yang panjang dan jumlah TPS yang meningkat cukup membuat pusing kebanyakan partai politik di Jawa Timur. Bahkan, banyak partai politik besar yang menyiapkan dana miliaran rupiah untuk dana membiayai saksi.

Namun, hal itu tidak dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur. Dengan alasan percaya dengan penyelenggara Pemilu 2019 serta alasan efisiensi biaya politik, PSI memutuskan untuk tidak semua TPS akan diterjunkan saksi khusus.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Amin pada Surya.co.id, Kamis (4/4/2019). Ia mengatakan bahwa tidak akan menerjunkan saksi di setiap TPS di Jawa Timur.

"Tidak semua TPS akan kami kasih saksi. Kami baru terjunkan saksi di TPS yang kami tengarai penting. Misalnya di TPS yang kami prediksi suara kami siginifikan, di TPS yang banyak caleg kami, dan di TPS yang ada riwayat rawan terjadi pelanggaran atau kecurangan," tegas Shobikin.

Sebab menurutnya jika harus mengirimkan saksi di setiap TPS maka akan menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga cukup di TPS yang memenuhi kriteris tersebut saja yang dipasok saksi oleh PSI.

"Sebab kita jujur kalau kirim saksi di semua TPS memang ada persoalan budget juga. Jadi alasan pertama adalah untuk alasan efektif efisien maka tidak semua kita kirimkan saksi. Dan alasan kedua alasan budget," kata Shobikin.

Hingga saat ini Shobikin mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan mapping dan plotting untuk TPS dan daerah saja yang akan diturunkan saksi.

Namun ia menyebut bahwa saat ini saksi yang disiapkan minimal ada sejumlah seperempat dari TPS yang ada di Jawa Timur atau sekitar 32.500 orang saksi.

"Kami anggap Pemilu ini regulasinya sudah lengkap. Ada pengawas dan pemantau Pemilu. Artinya tanpa saksi sekalipun kami optimis tidak akan banyak pelanggaran. Regulasinya rigid, terlebih sekarang sudah era digital," ucapnya.

Kalaupun ada kecurangan, menurutnya adalah antarcaleg dalam satu partai.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved