Berita Tulungagung

Petugas Dinas Kehutanan Pemprov Jatim Periksa Pohon Seharga Rp 30 Juta di Tulungagung yang Dibalak

Petugas Dinas Kehutanan Pemprov Jatim periksa pohon seharga Rp 30 juta di Tulungagung yang dibalak.

Petugas Dinas Kehutanan Pemprov Jatim Periksa Pohon Seharga Rp 30 Juta di Tulungagung yang Dibalak
SURYAOnline/david yohanes
MENGUKUR DIAMETER - Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tengah mengukur diameter tunggak pohon sono keling yang ditebang. Hingga kini pelaku penebangan sejumlah pohon berharga mahal ini belum diketahui. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dewi Putriatni, turun ke lapangan untuk melihat sisa tunggak pohon sono keling yang ditebang di tepi jalan di Tulungagung, Rabu (3/4/2019). Dewi memastikan
status tanah, di mana pohon-pohon yang ditebang itu berada.

“Ada maling nih. Kita identifikasi dulu rumija (ruang milik jalan) ini punya siapa,” ujar Dewi, saat di
wilayah Kecamatan Sumbergempol.

Dinas Kehutanan Provinsi Jatim belum merumuskan langkah yang diambil. Sebab masih ada sejumlah
pihak yang harus diajak koordinasi. Misalnya Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA),
Pemkab Tulungagung dan Bina Marga Provinsi atau Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Jika jalan provinsi, maka rumijanya milik Dinas Bina Marga provinsi. Jika jalan nasional, maka rumijanya
milik Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga,” terang Dewi.

Untuk pemotongan pohon di tepi jalan, yang berhak pengeluarkan izin adalah Pemkab. Meski pun
pemotongan itu ada izin, untuk pengangkutannya harus ada izin dari BBKSDA.

Sebelumnya Dinas Kehutanan menerima foto tunggak pohon yang dipotong, sebagian dilengkapi koordinat sebagian
tanpa koordinat.

Sementara Kepala Dinas PU dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Gatot Sulistyo Hadi mengungkapkan,
prosedur pemotongan pohon di rumija tidak sama di setiap daerah. Misalnya ada satu daerah yang
harus mengganti 10 pohon, untuk setiap pohon yang ditebang. Demikian juga standar ketinggian pohon
yang ditebang juga tidak sama.

“Jadi misalnya pohonnya masih kecil kok dipotong? Tidak bisa dijadikan patokan,” terangnya.

Gatot juga belum bisa memastikan, pemotongan pohon sono keling itu ilegal atau legal. Sebab sejauh ini
pihaknya belum memastikan dokumen perizinanannya. Gatot hanya meminta agar Satpol PP Tulungagung dilibatkan untuk memantau titik-titik yang ada pohon sono keling.

Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Muchammad Ichwan
Musofa menegaskan, akan melaporkan kasus ini ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Ligkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) serta kepolisian.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved