ILC TV One Malam Ini, 400 Ribu Amplop untuk Serangan Fajar, Rocky Gerung & Mahfud MD Diminta Hadir

SURYA. CO.ID - Siaran langsung atau Live ILC TV One malam ini akan mengupas OTT KPK terkait 400 ribu amplop untuk serangan fajar jelang pencoblosan Pileg 2019.

Adapun narasumber yang diminta untuk hadir ada tiga kategori, yakni kubu capres Prabowo Subianto, Joko Widodo ( Jokowi), dan orang yang netral.

Biar ILC TV One makin ramai, ada yang menyarankan dari kubu Prabowo, yakni Rocky Gerung serta kubu netral, yaitu Mahfud MD diminta hadir.

Serangan Fajar identik dengan pembagian materi menjelang hari pencoblosan tiap suksesi politik.

Presiden ILC TV One Karni Ilyas mengumumkan tema ILC TV One.

Tema ILC TV One adalah Kejutan "OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop untuk Serangan Fajar".

Postingan Karni Ilyas menuai ragam reaksi dari pecinta ILC TV One.

DonAdam09 menulis: Pukulan bagi 01-nya mana? Wkwkwkwk

Akun @HadiantoBroer menulis: Nah setuju nih,, tp lebih setuju lagi klo yg diangkat terkait Kapolsek yg di mutasi gegara pilpres..

Akun Yeassier berharap ILC TV One mengundang dua narasumber andalan: Mahfud MD dan Rocky Gerung.

"Jangan lupa pak @mohmahfudmd @rockygerung" tulisnya.

Ada juga netizen @mahadewasiregar berharap Ali Mochtar Ngabalin diundang.

Aku rindu Doktor Ngabalin Ali..

Sebagai Juru Bicara Istana Kepresidenan yang ganteng, mohon di undang ya Bang Karni.." tulisnya.

Akun @JG_Kusumo berharap talkshow ILC TV One akan berkualitas jika menghadirkan narasumber berikut;

Bang Karni, ini akan seru jika yg hadir sbb:

1. Wakil01: Yusron, Ngabalin, Permadi, Adian, Bedjat

2. Wakil02: Rocky G, Fahri H, Dahniel, Jansen S, Ferdinand H

3. Netral: Mahfud MD, Abraham Samad, Busro M, Jubir KPK

Terkait anggota Fraksi Golkar

Tema ILC TV One terkait anggota Fraksi Golkar DPR RI ditangkap tangan KPK.

Saat penggeledahan ditemukan ribuan amplop berisi uang untuk 'serangan fajar'.

Mimpi Anggota Fraksi Golkar DPR RI Bowo Sidik Pangarso kembali ke Senaya pada Pemilu 2019 kandas.

Padahal Bowo Sidik Pangarso sudah menyiapkan Rp 8 miliar untuk dibagi-bagi kepada calon pemilihnya.

Kiprah politisi Golkar ini terhenti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah kena kasus OTT KPK.

Penyidik KPK menyita uang tunai lebih Rp 8 miliar dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Uang tersebut diduga suap kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Pihak KPK menduga kuat Bowo Sidik mengumpulkan uang tersebut untuk dana logistik 'Serangan Fajar' selaku calon anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara).

Uang miliaran rupiah itu telah dibagi dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dalam 400 ribu amplop putih. Ratusan amplop itu dikemas di 82 kardus besar.

Pihak KPK mengantongi bukti uang tersebut akan dibagikan kepada para calon pemilih di dapil Jateng II, tempat Bowo Sidik akan bertarung memperebutkan suara pada Pemilu 2019.

"Satu pemilih nanti, akan dikasih Rp 20 ribu per kepala, yang punya posisi dikasih Rp 50 ribu sebelum nyoblos," ujar sumber internal di KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Temuan uang miliaran rupiah itu ditemukan di sebuah kantor di Jakarta.

Uang tersebut merupakan pengembangan dari temuan barang bukti awal uang Rp 89,4 juta diduga suap antara Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dengan orang

kepercayaan anggota DPR Bowo Sidik, Indung, di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/3/2019) sore.

Sumber tersebut menceritakan, saat ditemukan, ratusan amplop berisi uang itu tersusun rapi di lemari besi besar yang berada di kantor kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Pada saat menjelang hari tenang, amplop tersebut baru akan dikirim ke daerah pemilihan tempat Bowo akan bertarung.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan amplop-amplop tersebut diperuntukkan bagi 400 ribu orang calon pemilihnya.

Meski dalam hitungan suara, hanya perlu 120 ribu suara untuk mendapatkan satu kursi dari Dapil Jateng II.

"Kan belum tentu kalau satu orang ini saya kasih, terus dia pilih saya," katanya.

Basaria menjelaskan 400 ribu amplop tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak terkait dengan tim pemenangan pasangan calon tertentu.

"Kami memastikan tidak ada hubungannya dengan tim pemenangan pasangan calon tertentu. Ini murni untuk kepentingan pribadinya," tegas dia.

Santer beredar kabar di KPK, bahwa amplop-amplop tersebut sudah terdapat cap satu jempol di bagian depan.

Dalam kabar yang beredar, cap satu jempol tersebut berwarna hijau di ujung jarinya.

Namun, hal itu langsung dibantah oleh Basaria.

Tegas dia, pada saat penghitungan uang, tidak ditemukan cap jempol yang dimaksud.

"Tidak ada itu. Tim kami sudah membuka dan disaksikan oleh pemegang kuasa dana. Tidak ditemukan ada cap itu," jelasnya.

Jurnalis yang hadir dalam konfrensi pers itu meminta kepada KPK untuk membuka amplop dari salah satu kardus untuk memastikan kabar tersebut.

Namun, Basaria yang duduk bersama juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat berbincang sekitar 30 detik dan menjelaskan bahwa apa yang sudah dijadikan sebagai contoh bukti, merupakan amplop yang sama dengan di dalam kardus.

"Tanpa mengurangi keterbukaan informasi publik, amplop yang tadi sudah menjadi contoh bukti, itu kami ambil dari amplop di dalam kardus," jelas Febri Diansyah.

KPK menetapkan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dan Indung sebagai tersangka penerima suap kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Sementara Asty Winasti selaku Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Profil Bowo Sidik Pangarso

Siapa Bowo Sidik Pangarso?

Berikut profilnya sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

* Nama lengkap: Bowo Sidik Pangarso

* Nomor anggota: A-272

* Tempat, tanggal lahir: Mataram, 16 Desember 1968

* Usia: 50 tahun

* Agama: Islam

* Akun media sosial: Instagram @bowosidikpangarso

* Riwayat pendidikan:

1. SD Neg Wonodri I Semarang (tahun 1975 - 1981)

2. SMP Negeri III Semarang (tahun 1981 - 1984)

3. SMA Negeri III Semarang (tahun 1984 - 1987)

4. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (tahun 1988 - 1993)

* Riwayat pekerjaan:

1. Direktur Keuangan PT Inacon Luhur Pertiwi (tahun 2002 - 2014)

2. Kabid Audit BDNI (tahun 1996 - 2001)

3. Auditor BDNI (tahun 1994 - 1996)

* Riwayat organisasi:

1. Anggota Majelis Pemuda Indonesia (tahun 2011 - 2014)

2. Ketua PDK Kosgoro 1957 Jateng (tahun 2010 - 2015)

3. Wakil Ketua DPP Barisan Muda Kosgoro (tahun 2010 - 2015)

4. Ketua DPD KUKMI Jateng (tahun 2010 - 2015

5. Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI (tahun 2004 - 2009)

6. Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Kosgoro (tahun 1995 - 2001)

7. Wakil Ketua Kosgoro (tahun 1992 - 1994)

8. Wakil Sekretaris DPP KNPI (tahun 1991 - 1994)

9. Ketua Kosgoro (tahun 1990 - 1992)

10. Wakil Sekretaris DPP AMPI (tahun 1988 - 1993)

11. Pengurus KNPI (tahun 1988 - 1991)

12. Wakil Ketua Kosgoro (tahun 1988 - 1990)

13. DPP Partai Golkar.

Ketua Umum PPP kena OTT KPK

SURYA.CO.ID – Ketua umum partai politik yang ditangkap dalamoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Jatim ternyata M. Romahurmuzy alias Rommy, ketumPartai Persatuan Pembangunan (PPP).

Romahurmuziy ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 08.00.

Saat ini Rommy tengah menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

KPK menangkap Rommy karena diduga terlibat dalam suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan ihwal adanyaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Jawa Timur pagi hari tadi.

“Betul ada giat (kegiatan OTT)KPK di Jatim.  Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim. Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan. Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” ujar Agus di Jakarta seperti dikutip dari kompas.id.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang penyidik KPK.

Rommy ditangkap karena diduga terlibat dalam suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama. “Suap jabatan di kemenag,” ujar salah seorang penyidik saat ditanya terkait ihwal penangkapan Rommy.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku tidak tahu informasi tentang penangkapan Rommy oleh KPK. Arsul mengatakan tengah berada di daerah pemilihannya.  

“Saya lagi cek semuanya karena saya sedang di dapil Jateng X,” kata Arsu dikutip dari kompas.id.

PPP Jatim Bereaksi

Kabar terjeratnya salah seorang ketua umum partai politik dalamoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)memantik reaksi sejumlah parpol. 

Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena kabar yang berembus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu mengenai ketua umumnya, M Romahurmuziy. 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Jawa Timur hingga kini belum mengetahui kabar penangkapan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy.

Pengurus di Jatim hingga kini masih melakukan pengecekan untuk memastikan kabar tersebut.

"Sebentar, saya belum tahu. Saya cek dulu ya. Saya belum tahu detailnya," kata Sekretaris DPW PPP Jatim, Norman Zein Nahdi kepada Surya.co.id, Jumat (15/3/2019).

Pihaknya baru mengetahui kabar tersebut dari beberapa konfirmasi yang masuk kepadanya. "Kami mendapat banyak telepon. Oleh karenanya, saya cek dulu," katanya sembari menuntaskan teleponnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Ketua Umum PPP,Romahurmuziy ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (15/3/2019).

Pria yang akrab disapa Romi ini ditangkap saat sedang berada di Jatim.

Namun, hingga pukul 11.30 WIB, pimpinan KPK belum memberikan penjelasan mengenai kabar tersebut.

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)yang diduga menjerat salah seorang ketua umum partai politik dilakukan di sekitaran wilayah Surabaya dan Sidoarjo. 

Informasi yang didapat surya.co.id menyebutkan, penangkapan ketua umum partai politik itu dilakukan di sekitaran kantor kementerian agama di Sidoarjo. 

Ada kemungkinan dua lokasi jika merunut informasi tersebut, yakni di kantor kementerian agama (Kemenag) Sidoarjo di wilayah Kota Sidoarjo, atau kantor Kanwil Kemenag Jatim yang lokasinya di Jalan Juanda, Sidoarjo. 

Hingga kini jurnalis surya.co.id masih berada di lapangan untuk memastikan informasi tersebut. 

Ketua umum partai politik yang masih dirahasiakan namanya ini dikabarkan ditangkap di Jawa Timur dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Surabaya.

Kabar tentang penangkapan salah satu ketua umum partai politik tersebut dibenarkan oleh salah seorang penyidik KPK.

Ketika dikonfirmasi ihwal penangkapan salah seorang ketua umum partai politik tersebut, penyidik KPK ini membenarkan. “Iya mas, (ditangkap) di Jawa Timur,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Salah seorang penyidik KPK lainnya membenarkan bahwa ketua umum partai politik yang ditangkap tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim.

KPK meminjam salah satu fasilitas ruangan di Mapolda Jatim untuk memeriksa sejumlah pihak yang diamankan dalamoperasi tangkap tangan (OTT) kali ini. “Yang bersangkutan sedang diperiksa di Polda Jatim,” ujar penyidik tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolda Jatim usai penangkapan, akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.