Khofifah pada Silaturahmi PPDI Jatim dan Forkopimda: Perangkat Desa Ujung Tombak Sukses Pemilu 2019 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Guna menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, perangkat desa dan masyarakat dapat berperan sekaligus menjadi ujung tombak yang sangat menentukan bagi kesuksesan, mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim dengan Forkopimda Jatim dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 11 Tahun 2019 dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019, di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (29/3/2019).

Gubernur mengatakan, dalam menghadapi tahun politik di Indonesia, perangkat desa harus segera mengoordinasikan tugas pokok dan fungsinya bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Satlinmas agar setiap proses tahapan pemilu yang akan dilalui berjalan dengan baik dan lancar.

Khofifah menegaskan, dibutuhkan sinergitas antara perangkat desa bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Linmas sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pemilu mendatang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

"Saya minta perangkat desa segera berkoordinasi dengan Satlinmas, Bhabinkambtibmas, dan Babinsa yang ada di lini desa dalam memandu masing-masing lini," ungkapnya.

Menurutnya, kepala desa (Kades) sebagai pemimpin tertinggi di desa sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan seluruh lini di desa supaya masing masing permasalahan dapat terdeteksi serta terantisipasi dari lini terbawah.

Langkah koordinasi tersebut akan membuat masyarakat menjadi tenang. Jangan sampai timbul kekhawatiran bagi seluruh warga masyarakat.

Gubernur Khofifah yakin bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus melakukan komunikasi secara intensif. Maka, PPDI menjadi bagian penting untuk melakukan koordinasi yang sama dengan lini terbawah.

Pihaknya memprediksi, jika tingkat partisipasi masyarakat atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta pemilu tinggi, beban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan juga meningkat. Maka, semua pihak mulai dari lini tertinggi dan terbawah memiliki kewajiban menjaga agar pesta demokrasi di Indonesia terkawal dengan dinamis dan kondusif.

Penghasilan Tetap
Sementara itu, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019, Gubernur Khofifah menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan penghasilan tetap bagi Kades Rp 2.426.640; Sekdes Rp 2.224.420; dan perangkat desa lainnya yaitu Kaur, Kasi, dan Kadus Rp 2.022.200.