Berita Gresik

Pemkab Gresik Mengaku Kesulitan Bebaskan Lahan Kali Lamong, ternyata ini Penyababnya

Pemkab Gresik mengaku kesulitan membebaskan lahan Kali Lamong yang dikini dikuasai warga.

Pemkab Gresik Mengaku Kesulitan Bebaskan Lahan Kali Lamong, ternyata ini Penyababnya
SURYAOnline/willy abraham
Kantor Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik terendam banjir akibat luapan Kali Lamong, Rabu (27/3/2019).  

SURYA.co.id | GRESIK - Pemkab Gresik mengaku kesulitan membebaskan lahan Kali Lamong yang dikini dikuasai warga.

Hal itu diungkapkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto usai sidang paripur di DPRD Gresik, Kamis (28/3/2019).

"Kami tidak bisa memaksa pada masyarakat terkait pembebasan lahan," ujar Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto usai sidang paripurna DPRD Gresik, Kamis (28/3/2019).

Banjir Kali Lamong selalu merendam tiga wilayah yakni Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, dan Kecamatan Cerme.

Penyebabnya, terdapat pendangkalan dan penyempitan pada sungai sehingga wilayah Gresik Selatan selalu terendam banjir terutama saat musim hujan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik pun tidak tinggal diam, anggaran sudah disiapkan setiap tahun untuk membebaskan lahan sungai yang dimiliki warga.

Tetapi hal itu tidak dapat serta merta membuat upaya Pemkab dalam menangani kali Lamong berjalan mulus.

Pemkab mengaku kendalanya hingga detik ini adalah pembebasan lahan.

Sedang Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib angkat bicara terkait hal itu, menurutnya saat meninjau langsung lokasi banjir di wilayah Kecamatan Benjeng, beberapa warga mendukung upaya Pemkab terkait pembebasan lahan sungai milik kali Lamong.

Camat Benjeng yang sempat ditemuinya juga menyampaikan masyarakat di wilayahnya memberikan lampu hijau.

"Intinya warga itu tidak keberatan ada pembebasan lahan," kata dia.

Tidak main-main, untuk mengawal penanganan banjir di kali lamong, pihaknya akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk menelusuri lahan yang menjadi wilayah sungai dan mana lahan yang sudah menjadi milik warga.

Politisi dari partai PPP ini juga melibatkan Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) untuk melakukan pemetaan lahan. Karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan padahal dulunya merupakan wilayah sungai.

Jika demikian, pihak terkait akan melakukan penertiban untuk mengembalikan wilayah sungai.

"DPRD hanya mendorong Pemkab agar dapat menyelesaikan persoalan banjir di Kali Lamong," tutupnya.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved