Berita Situbondo

Di Situbondo, Pangdam Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi Ingatkan Netralitas TNI di Pemilu 2019

Pangdam V / Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi mengunjungi Makodim 0823 Situbondo, Senin (18/03/2019).

Di Situbondo, Pangdam Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi Ingatkan Netralitas TNI di Pemilu 2019
SURYAOnline/izi hartono
Pandam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi saat memberikan bingkisan kepada anak yatim di Makodim 0823 Situbondo. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Pangdam V / Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi mengunjungi Makodim 0823 Situbondo, Senin (18/03/2019).

Dalam kunjungannya tersebut Pangdam Mayjen Wisnoe kembali mengingat tentang netralitas anggota TNI pada Pemilu 17 April 2019.

Rombongan orang nomor satu di Pangdam V/ Brawijaya itu tiba di Makodim 0823 Situbobdo sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung disambut Dandim 0824 Letkol (Inf) Akmad Juni Toa dan ketua MUI serta seluruh pejabat Forkopimda Situbondo.

Kepada sejumlah wartawan, Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi mengatakan, kedatangannya ke Situbondo merupakan kunjungan kerja sebagai pejabat yang baru di Kodam V dan keliling mengenalkan dirinya kepada kesatuannya.

Menurutnya, Situbondo sama dengan daerah lain yang sudah didatangi, unsur Forkopimda dan ulama' nya dan tokoh masyarakat bersinergi yang baik.

"Ini modal utama bagi masing masing daerah dalam membangun daerahnya," ujar Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi di sela acara kunjungannya di Makodim 0823 Situbondo.

Disinggung jelang pemilu serentak, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetjo Boedi menegaskan agar TNI membantu tugas Kepolisian dalam rangka pengamanan, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilu ini aman.

"Secara maksimal masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya," katanya.

Untuk netralitas TNI, kata Mayjen TNI R Wisnoe, merupakan hal yang utama dan tetap akan diingatkan kembali agar netral dalam pemilu ini.

"Jika ada anggota tidak netral itu sudah diatur dalam Undang Undang, ya kalau ada pelanggaran ya disidik oleh POM dan secara berjenjangnya sesuai aturan hukum," tegasnya.

Penulis: Izi Hartono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved