Cucu Bung Hatta Menentang Usulan Sandiaga Uno Hapus UN, Gustika Hatta : 'Heh UN Itu Perlu'

Menurutnya, para kaum ibu menginginkan harga bahan pokok yang terjangkau, biaya kesehatan dan listrik murah.

"Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka, anak-anak muda mengingkan peluang usaha," kata dia.

Menurutnya, para kaum ibu menginginkan harga bahan pokok yang terjangkau, biaya kesehatan dan listrik murah.

Sementara di aspek pendidikan, Sandiaga Uno rupanya memiliki konsep pendidikan tuntas berkualitas.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan akan menghentikan ujian nasinal dan akan diganti dengan sistem yang baru.

"Kita pastikan sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penerusan minat dan bakat," kata dia.

Menurutnya, kurikulum akan lebih fokus pada pembangunan karakter dan akhlakul karimah.

"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, dimana akan dihadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," pungkasnya.

• Detik-detik Polisi Ditabrak Pengendara Motor hingga Terpental Viral di Whatsapp & IG, Lihat Videonya

• Sosok Mantan Pacar Luna Maya Diungkap Uya Kuya 5 Tahun Lalu, Bukan Ariel Noah dan Reino Barack

• Anak Yatim Dikawal 10 Brimob Bersenjata Lengkap untuk Beli Alat Sekolah, Viral di Whatsapp (WA) & IG

Menurut Pengamat

Senada dengan Gustika Jusuf Hatta, Pemerhati pendidikan Ina Liem menilai Ujian Nasional (UN) masih menentukan banyak hal terkait perkembangan tingkat pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, rencana penghapusan UN yang dicanangkan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, dinilai belum tepat karena UN masih diperlukan untuk pemetaan pendidikan.

"Kita masih perlu UN untuk pemetaan karena kualitas di Pulau Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, saja berbeda sekali. Meskipun UN sudah tidak menentukan kelulusan, tapi masih diperlukan," ujar Ina Liem dikutip dari Kompas dalam artikel berjudul 'Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan'.

Ina menjelaskan, UN menentukan banyak hal, seperti pemetaaan, penentuan rangking sekolah dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurutnya, jika pemerintah tidak memiliki peta tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan, maka akan sulit untuk menentukan kebijakan.