Apresiasi Program TisTas Gubernur Khofifah, Bambang DH:  Surabaya Tak Perlu Memaksakan Diri

Bambang DH, anggota DPRD Jatim mengapresiasi kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang bakal menerapkan pendidikan gratis.

Apresiasi Program TisTas Gubernur Khofifah, Bambang DH:  Surabaya Tak Perlu Memaksakan Diri
SURYA.co.id/Bobby Koloway
Anggota DPRD Jatim, Bambang DH 

Lebih lanjut Bambang DH juga sempat menceritakan awal mula ia mencetuskan pendidikan gratis di Kota Surabaya pada tahun 2002 silam.

Menurutnya sebagai kepala daerah, pijakan setiap kebijakan yang diambil adalah aturan. Mulai dari aturan perundang-undangan,  peraturan menteri, Peraturan Presiden, ketetapan presiden dan juga sampai peraturan daerah.

"Dulu awal saat saya punya semangat menggratiskan biaya pendidikan karena saya juga lihat undang-undang," ucapnya.

"Di undang-undang itu bunyinya pendidikan adalah setiap hak warga negara, maka saat saya di pemerintahan saya adalah orang yang mewakili negara. Maka saya merasa memiliki kewajiban untuk memberikan hak itu yaitu pendidikan untuk semua warga kota Surabaya," lanjutnya. 

Saat itu Bambang memerintah tim untuk menghitung unit cost berapa kebutuhan biaya pendidikan setiap anak di masing-masing jenjang.

Dan menghasilkan hitungan untuk kebutuhan untuk jenjang SD adalah Rp 63.000 per anak per bulan. Sedangkan untuk jenjang SMP kebutuhannya adalah Rp 118.000 per anak. Dan untuk jenjang SMA kebutuhannya adalah Rp 152.000 per anak per bulan.

"Ternyata setelah dihitung saat itu uang kita cukup membiayai itu.  Maka saat itu saya berani mendeklarasikan untuk menyediakan pendidikan gratis untuk anak SD,  SMP dan SMA," kata Bambang DH.

Saat kebijakan itu dikeluarkan menurut Bambang banyak daerah lain yang mengatakan hal itu wajar dilakukan Kota Surabaya.  Terutama jika melihat pendapatan asli daerah kota Surabaya yang besar.

Namun hal tersebut akhirnya terbantahkan oleh daerah daerah lain yang juga bisa melakukan hal serupa kebijakan serupa meskipun apbd-nya kecil. Artinya,  Bambang DH menyebut hal itu adalah masalah prioritas bagaimana kepala daerah bisa menyisihkan APBD untuk biaya pendidikan.

"Maka saya mengapresiasi sekali lagi kebijakan gubernur untuk pendidikan gratis berkualitas. Beliau menyisihkan APBD untuk kebaikan anak-anak Jawa Timur, yaitu digratiskan biaya SPP nya untuk SMA dan SMK ini sudah ada di track yang benar," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved