Berita Surabaya

Di-deadline Kemendagri terkait Rekam e-KTP, Dispendukcapil Kota Surabaya Lakukan Solusi Begini

Dispendukcapil Kota Surabaya kebut perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga yang belum memiliki e-KTP.

Di-deadline Kemendagri terkait Rekam e-KTP, Dispendukcapil Kota Surabaya Lakukan Solusi Begini
SURYAOnline/Pipit Maulidiya
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Iman Sonhaji saat konferensi pers terkait percepatan rekam e-KTP. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya kebut perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga yang belum memiliki e-KTP.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan sebetulnya perekaman e-KTP sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya setiap hari.

Namun, sama seperti Kabupaten/Kota lainnya, Dispendukcapil Kota Surabaya mendapatkan deadline dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) untuk menyelesaikan perekaman e-KTP paling lambat 24 Maret 2019.

Berdasarkan instruksi percepatan perekaman e-KPT tersebut, Dispendukcapil memberikan waktu panjang kepada warga Surabaya yang ingin rekam e-KTP.

"Per besok tanggal 14 Maret sampai 31 Maret 2019 kita tambah jam layanan mulai pukul 07.30 sampai pukul 24.00 WIB. Harusnya tanggal 24 Maret sudah selesai tapi karena itu terlalu mepet, kami coba bangun komunikasi dengan kementerian, kami akan sift bergiliran bersama dan kolaborasi. Tempat rekam e-KTP di jam tersebut akan berlangsung di Siola yang dekat dengan Museum Surabaya, bukan yang di posisi eksisting," jelas Agus, Rabu (13/3/2019) saat ditemui di Kantor Humas Pemkot Surabaya.

Selain itu lanjut Agus, Dispendukcapil juga lakukan program Jebol Kampung alias Jemput Bola. Mengerahkan staf ke rumah-rumah warga yang memiliki keterbatasan seperti lansia dan mereka yang berkebutuhan khusus sehingga kesulitan datang ke Dispendukcapil.

Menurut data sistem nasional, ada 98 ribu warga Surabaya yang belum melakukan rekam e-KTP. Agus melanjutkan saat ini Dispendukcapil sedang membulatkan data, mengordinir kelurahan-kelurahan untuk menginformasikan kepada warga mereka yang belum melakukan perekaman.

"21 Februari 2019 kita sudah luncurkan surat kepada RT/RW, kemarin juga kita kirim lagi untuk memastikan warga yang belum melakukan perekaman. Ternyata sebagian besar dari sejumlah sample beberapa kelurahan mereka sudah tidak ada, ada yang meninggal tapi tidak mengurus akta kematian, ada yang pindah tapi nggak lapor," terang Agus.

Agus melanjutkan sebagian besar warga yang belum melakukan rekaman e-KTP tinggal di Kecamatan Sawahan, Semampir, Pabean Cantikan, dan Tambaksari.

Sementara warga Surabaya yang sudah melakukan rekam e-KTP kini jumlahnya mencapai 2.108.000, sisanya masih di bawah umur.

"Kami usahakan setelah perekaman, e-KTP sudah bisa langsung diambil keesokan harinya. Selama ini tiap minggu biasanya kementerian kirim kurang lebih 15 ribu blanko e-KTP, karena ada intruksi ini mereka juga sudah menyanggupi untuk kebutuhan blanko," tegas Agus.

Kecuali lanjut Agus ada kasus tertentu, misalnya kesalahan data biometerik atau salah background foto, yang memang perlu waktu sedikit lebih lama.

Dengan penambahan jam layanan perekaman e-KTP ini, Agus berharap warga Surabaya segera menyelesaikan haknya. Jika di hari-hari biasa warga yang melakukan perekaman mencapai angka 300 sampai 400 orang, Agus berharap jumlahnya meningkat 10 kali lipat.

"Bagi warga yang tidak segera mengurus perekaman e-KTP di jam pelayanan yang sudah kami tambah, tentu yang mengalami kerugian adalah warga sendiri. Karena memiliki e-KTP itu bagian dari hak warga sehingga memudahkan urusan kependudukan. Kami hanya melayani dan memfasilitasi saja," tambah Agus. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved