WNA di Indonesia Tidak Boleh Nyoblos Pemilu

Kemenkumham menegaskan bahwa WNA di Indonesia tidak diperbolehkan ikut mencoblos saat Pemilu di Indonesia.

WNA di Indonesia Tidak Boleh Nyoblos Pemilu
surabaya.tribunnews.com/didik mashudi
Kegiatan sosialisasi Timpora Kantor Imigrasi Kediri di Grand Panglima, Kota Kediri, Selasa (12/3/2019). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Kemenkumham menegaskan bahwa WNA di Indonesia tidak  diperbolehkan ikut mencoblos saat Pemilu di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Zakaria, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jatim, pada acara sosialisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Grand Panglima, Kota Kediri, Selasa (12/3/2019).

"Seandainya ada pemegang Kitas sampai memiliki KTP telah melanggar ketentuan. Jangankan untuk mencoblos, karena memiliki KTP saja tidak boleh," tandas Zakaria, 

Ditegaskan Zakaria, WNA pemegang Kitas, izin tinggalnya juga terbatas.

"Ada beberapa kejadian pemegang Kitas ditemukan memiliki KTP. Kalau ini terjadi bisa langsung berkoordinasi dengan petugas Imigrasi," jelasnya.

Apalagi jika ditemukan pemegang Kitas masuk dalam daftar pemilih dan terlibat Pemilu jelas merupakan pelanggaran.

Data di Kantor Kemenkum HAM Jatim saat ini terdapat lebih dari 2.000 pemegang Kitas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Sementara Kantor Imigrasi Kediri selama 2018 telah mendeportasi 40 WNA yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Tindak lanjut WNA yang telah dideportasi juga ditindaklanjuti dengan penangkalan atau tidak boleh masuk lagi ke wilayah Indonesia.

"Penangkalan pertama 6 bulan bulan dan diperpanjang lagi 6 bulan," jelasnya.

Timpora akan menyampaikan informasi tindak lanjut yang dilakukan serta menyampaikan laporan kepada anggota Timpora. "Deportasi dan pro justisia semua diatur dalam Undang-undang," jelasnya.

Sementara orang asing yang telah menjalani penahanan yang berkekuatam hukum tetap setelah habis masa tahanannya bakal ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Bangil. "Sebulan lalu ada warga Aljazair yang diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Bangil menunggu dipulangkan ke negaranya," jelasnya.

Sementara pada acara sosialisasi, Zakariya menyebutkan pengawasan orang asing menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bukan hanya petugas Imigrasi. Karena semua anggota Timpora dapat memberikan informasi untuk ditindaklanjuti petugas Imigrasi. "Keberadaan Timpora sangat diperlukan dan dibutuhkan," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi Timpora dihadiri seluruh Camat, Kapolsek dan Danramil yang ada di Kabupaten Kediri.
Pada acara itu diserahkan penghargaan kepada 4 instansi yang mendapatkan penghargaan dalam pengawasan orang asing dari Kantor Imigrasi Kediri.

Merasa Ditipu Anggota DPRD Jember Berinisial DS, Pria ini Lapor Polisi

Sales Elpiji di Pasuruan Ditangkap Polisi Karena Nyambi Jadi Jambret HP

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved