Berita Surabaya

Program Jatim Cerdas Dipertanyakan, Dewan telah Sepakat Rp 228 Milir untuk 21.754 GTT/PTT di Jatim

"Kami menerima keluhan GTT/PTT di Jawa Timur terkait dana kesejahteraan guru. Sekarang, hal itu menjadi keresahan hampir semua," tandas Suli.

Program Jatim Cerdas Dipertanyakan, Dewan telah Sepakat Rp 228 Milir untuk  21.754 GTT/PTT di Jatim
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Jawa Timur menyoroti realisasi tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang seharusnya diberikan sebagai penghasilan tambahan (tamsil) untuk GTT/PTT itu tak sesuai rencana.

"Kami menerima keluhan GTT/PTT di Jawa Timur terkait dana kesejahteraan guru. Sekarang, hal itu menjadi keresahan hampir semua yang mendapatkan dana kesejahteraan tersebut. Sebab kenyataannya, tunjangan itu tak menambah pendapatan," kata Suli kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (11/3/2019).

Bahkan, bukan hanya di satu daerah saja, Suli menyebut keluhan ini datang dari Malang, Tulungagung, Bondowoso, Blitar dan beberapa daerah lain.

"Sehingga, kami perlu luruskan atas nama pimpinan komisi E DPRD Jatim," jelasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menceritakan bahwa anggaran untuk tamsil tersebut telah dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2019 melalui Dinas Pendidikan (Diknas). Program ini sebagai bentuk akomodasi terhadap konsep Nawa Bhakti Satya Gubernur baru, Khofifah Indar Parawansa.

Sehingga, meskipun Khofifah bersama Emil Elestianto Dardak baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada Februari silam, seharusnya tunjangan ini telah disalurkan sejak Januari.

"Hasil Raker Diknas dan Komisi E DPRD Jatim pada 26 Oktober 2018 dalam pembahasan APBD 2019 silam, telah mengakomodir Nawa Bhakti Satya (program) dari Ibu Gubernur. Di antaranya Jatim Cerdas maka DPRD Jatim menyepakati alokasi anggaran senilai Rp228 miliar," ungkap Suli.

Anggaran sebesar itu rencananya akan diberikan kepada 21.754 orang GTT/PTT. Tiap orangnya mendapatkan tunjangan senilai Rp750 ribu selama 14 bulan. "Empat belas bulan itu terdiri dari 12 bulan awal. Sedangkan tunjangan ke 13 digunakan untuk lebaran, sementara tunjangan ke 14 untuk tahun ajaran baru," kata Suli.

Suli menjelaskan bahwa nama dana itu adalah Biaya Bantuan Kesejahteraan bagi GTT/PTT. "Oleh karenanya anggaran ini bukan honorarium (haji) namun tamsil," tegasnya.

"Semestinya pendapatan GTT/PTT jadi bertambah misal selama ini dapat gaji Rp1 juta maka akan di tambah Rp750 ribu. Maka, guru tersebut seharusnya akan menerima Rp1,75 juta," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved