Berita Situbondo

Diwaduli Guru Honorer K2 Situbondo karena Tak Lolos Seleksi Pegawai Kontrak, begini Solusi DPRD

Perwakilan guru honorer K 2 di Situbondo, mengadu ke kantor DPRD Situbondo, Senin (11/03/2019).

Diwaduli Guru Honorer K2 Situbondo karena Tak Lolos Seleksi Pegawai Kontrak, begini Solusi DPRD
SURYAOnline/izi hartono
Perakilan GTT saat ditemui Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV DPRD Situbondo. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Perwakilan guru honorer K 2 di Situbondo, mengadu ke kantor DPRD Situbondo, Senin (11/03/2019).

Mereka mengadu karena tidak lulus seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( P3K). Bahkan mereka berharap ratusan K2 yang tidak lolos seleksi dapat dikafer semuanya.

Kedatangan lima orang perwakilan guru honorer diterima Wakil Ketua DPRD Zeiniye dan Ketua Komisi IV, Janur Sastra.

Salah seorang perwakilan guru honorer mengatakan, maksud kedatanganya tidak lain meminta bantuan wakil rakyat agar ratusan guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K dapat diloloskan seluruhnya.

"Kami ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami agar di-cover atau masuk sebagai guru P3K," ujar Hendra, guru SDN 5 Kilensari, Kecamatan Panarukan usai bertemu anggota DPRD.

Ia berharap, dirinya bersama ratusan guru honorer K2 yang tidak lolos seleksi P3K, rata rata mereka mengabdi sebagai guru honorer puluhan tahun atau belasan tahun.

"Saya heran kenapa di Bondowoso bisa mengkafer semuanya, akan tetapi kenapa di Situbondo tidak bisa, kenapa ya," tanya Hendra yang mengaku sudah mengabdi sebagai guru honorer belasan tahun ini.

Sedang Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zainiye mengatakan, dari 410 guru honorer dari kebutuhan 404 guru honorer yang akan diangkat sebagai guru kontrak itu akan dilakukan tes oleh Kemenpan RB. Namun,lk dites tersebut ada Pasingret , ternyata dari 404 itu yang mendaftar hanya 300 lebih dan lolos hanya 200 lebih.

Artinya, kata Zainiye, ada sebanyak 100 lebih yang tidak lolos seleksi pasingret. Sehingga mereka tidak dapat diangkat P3K saat ini, namun mereka masih akan dites kembali ditahap berikutnya.

"Saya bersama ketua Komisi IV Mas Janur dan Dinas Pendidikan akan berusaha memperjuangkan bagaimana posisi pasingret itu tidak menjadi acuan satu satunya," kata Zainiye.

Kenapa begitu, kata Politisi dari PPP ini menjelaskan, model tes saat ini menggunakan komputer dan tidak semua guru memiliki kemampuan menggunakan aplikasi komputer yang baik.

"Bisa saja ilmu mengajarnya lebih dari cukup karena pengalaman kerjanya rata rata diatas sepuluh tahun, akan tetapi karena tidak mampu mengaplikasi komputer dengan baik nilainya turun. Makanya bagaimana pasingret tidak menjadi acuan satu satunya dan perlu ada pertimbangan lainnya," jelasnya.

Zainiye menegaskan, perlu adanya kebijakan lokal, sehingha semua yanh mendaftar itu lolos. Meski mereka diloloskan seluruhnya, akan tetapi masih kurang dari kuota yang dibutuhkan.

"Yang dibutuhkan kan 404 dan yang mendaftar hanya 300 lebih atau hampir 400 orang. Maka ini perlu diambil langkah cepat dan besok komisi IV akan melakukan hearing dengan Dispendik dan forum GTT untuk merumuskan solusinya bagi yang tidak lolos dipasingret itu," pungkasnya. 

Penulis: Izi Hartono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved