Berita Sidoarjo

Hearing Penurunan Gaji Honorer Sidoarjo Malah Buntu; Dewan Minta Revisi, Pemkab Bersikukuh Turun

Hearing Komisi A dengan perwakilan Pemkab Sidoarjo tentang pemangkasan gaji pegawai honorer ternyata tidak menemukan titik temu

Penulis: M Taufik | Editor: irwan sy
surya/m taufik
Rapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo dan perwakilan Pemkab Sidoarjo terkait pemangkasan gaji pegawai honorer, Jumat (8/3/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemangkasan gaji pegawai kontrak atau pegawai honorer Pemkab Sidoarjo dibahas dalam rapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Jumat (8/3/2019). Dalam hearing itu, dewan juga mengundang Asisten III, Asisten II, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo.

Namun, hearing tersebut ternyata tidak menemukan titik temu. Dewan menilai kebijakan itu harus dibatalkan karena berdampak pada melemahnya kinerja pegawai honorer, namun Perwakilan Pemkab Sidoarjo malah menilai bahwa kebijakan ini sudah tepat.

Dalam pertemuan ini, dewan mengkritik habis pemotongan gaji pegawai honorer yang dilatarbelakangi dengan pemberlakukan Perbup No 102/2018 tersebut.

Menurut Anggota Komisi A, Silvester Ratu Lodo, penerapan regulasi itu sangat meresahkan.

Dewan banyak menerima pengaduan dari pegawai honorer yang isinya meminta gaji kembali dinaikkan.

"Sebelumnya para pegawai itu bisa terima Rp 2,4 juta per bulan. Sekarang dipotong jadi Rp 1,7 juta per bulan. Angka yang dikeluhkan karena tidak cukup untuk biaya hidup selama satu bulan," kata Silvester.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi A yang lain, Kusnan. Dia menilai kebijakan itu sangat tidak manusiawi.

"Idealnya gaji pekerja itu naik. Ini Pemkab Sidoarjo malah menurunkan gaji pegawainya. Kebijakan itu harus direvisi," tukas Kusnan.

Asisten III Pemkab Sidoarjo, Sri Witarsih, menyebut bahwa aturan itu justru bertujuan baik.

Karena selama ini tidak ada standar gaji pegawai honorer, tenaga kontrak lulusan SD dan SMA bisa menerima besaran gaji yang setara. Tergantung dinasnya masing-masing.

menurutnya, pengaturan itu juga sudah berlandaskan aturan, yaitu Gaji PNS.

Dia mencontohkan gaji ASN golongan II C (lulusan SMP) yang bekerja selama 15 tahun besarnya Rp 2.038.100.

Menurut Sri, pegawai honorer dibutuhkan pemkab untuk mengisi PNS karena pemkab kekurangan pegawai akibat kebijakan moratorium.

"Jumlah tenaga honorer hampir 3 ribu lebih. Penerapan kebijakan itu justru meningkatkan pendapatan. Sebab pegawai mendapatkan BPJS, uang makan, serta THR. Yang gajinya turun akibat penerapan kebijakan ini paling hanya 25 orang saja," jelas Sri.

Tentang kemungkinan menaikkan gaji pegawai non ASN, disebutnya ada kemungkinan.

Caranya dengan menaikkan uang makan yang saat ini besarannya hanya Rp 7.500 per hari.

Tapi terkait tuntutan para anggota dewan yang meminta agar kebijakan itu direvisi, Sri mengaku tidak bisa memutuskan.

"Akan kami sampaikan ke Sekda. Dan tentu akan dilakukan rapat internal di Pemkab Sidoarjo," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved