Dukung Program PTSL, Pengurus IPPAT Jatim Gratiskan Legalisir Sertifikasi Tanah

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jawa Timur yang baru dilantik akan menggratiskan legalisir sertifikat tanah untuk mendukung program PTSL.

Dukung Program PTSL, Pengurus IPPAT Jatim Gratiskan Legalisir Sertifikasi Tanah
surya.co.id/istimewa
Pengukuhan pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) periode 2018-2021 di Grand Ballroom JW Marriott Hotel Jl Embong Malang Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 270 pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  (IPPAT) wilayah Jawa Timur yang baru dilantik, Rabu (6/3/2019) mendukung program pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh sertifikasi tanah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Ketua Pengwil IPPAT Jatim, lsy Karimah Syakir menjelaskan, program di masa kepemimpinannya, yakni periode 2018-2021 mempunyai program unggulan yakni bersinergi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait untuk mensukseskan program PTSL ini.

"Kami akan memberikan secara gratis legalisir sesuai asilnya sertifikat tanah untuk masyarakat," ungkapnya di sela pengukuhan anggota pengurus IPPAT Jatim di Grand Ballroom, JW Marriott Hotel Jl Embong Malang Surabaya, Rabu (6/2/2019).

lsy Karimah mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan berupa pemangkasan biaya untuk kepengurusan akta peralihan sertifikasi tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Meskipun tidak sepenuhnya gratis tetapi kami akan memberikan biaya yang ringan untuk masyarakat," ujarnya.

Dikatakannya, sesuai slogan Pengwil Jatim IPPAT yaitu IPPAT bersama BPN bersinergi untuk masyarakat juga akan memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk lebih mengetahui tata cara dan mekanisme kepengurusan sertifikasi tanah.

Kegiatan ini akan dikemas melalui medote sosialisasi bersama Pengda pengurus IPPAT di seluruh Jawa Timur.

Mengenai mekanisme gratis dan yang dipungut biaya terkait kepengurusan sertifikasi tanah, spesifikasinya adalah dalam program PTSL itu diperlukan dokumen-dokumen untuk permohonan sertifikat tanah mulai dari identitas dan lain sebagainya itu harus diberikan sesuai aslinya oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah (PPAT). Pihaknya dalam hal ini legalisir yang biasanya ada biayanya akan memberikan secara cuma-cuma gratis.

"Tetapi untuk aktanya, biaya yang ringan dan terjangkau sekitar bisa Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu," jelasnya.

Ketua umum IPPAT, Julius Kurniawan menambahkan, kepengurusan ini akan lebih meringankan beban masyarakat yang melakukan permohonan sertifikasi tanah. Pasalnya ada paramater biaya yang terjangkau untuk mendukung program PTSL.

Pihaknya berharap ini bisa mendongkrak perekonomian karena sertifikasi tanah ini mempengaruhi dari segi ekonomi secara global di Indonesia. Perkembangan terakhir hak tanggungan atau hasil sertifikasi tanah nilai tanah yang diagunkan sudah mencapai Rp 200 triliun lima kali lipat dari awalnya 2016 mencapai Rp 27 triliun.

"Prosentase pergegerakan hasil sertifikasi (PTSL) mencapai 500 persen karena sertifikat tanah yang sudah jadi dipakai masyarakat lebih ke Perbankan yaitu permodalan," pungkasnya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved