Berit Surabaya

Langkah Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Terkait Jawaban Gubernur Khofifah Soal Pengelolaan SMA/SMK

Langkah Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Terkait Jawaban Gubernur Khofifah Soal Pengelolaan SMA/SMK

Langkah Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Terkait Jawaban Gubernur Khofifah Soal Pengelolaan SMA/SMK
Surabaya.Tribunnews.com/Pipit Maulidya
Wali Kota Surabaya, Tri RismahariniLangkah Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Terkait Jawaban Gubernur Khofifah Soal Pengelolaan SMA/SMK 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pimpinan Tri Rismaharini untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ingin membantu SMA/MA/SMK.

Selain cara itu, Pemkot Surabaya bisa membantu dengan bentuk dana hibah.

Mendengar pernyataan tersebut, M Fikser, Kepala Bagian Humas, Pemkot Surabaya menjelaskan, upaya ke MK sudah pernah dilakukan Pemkot Surabaya tahun 2017 lalu namun gagal.

"Kami sudah mengarahkan tahun kemarin ke MK tapi gagal," kata Fikser, saat dihubungi SURYA.co.id, Senin (4/3/2019)

SURYA.co.id menanyakan perihal apa langkah Pemkot selanjutnya, terkait jawaban Gubernur Khofifah Indar Parawansa, soal pengalihan SMA/MA/SMK.

"Saya coba sampaikan ke ibu dulu ya. Soalnya Pemprov Jatim sudah menutup komunikasi soal itu," jelas Fikser.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini sempat bertemu untuk membahas pengalihan pengolahan SMA/MA/SMK. Risma menyampaikan Khofifah seolah memberikan tanda 'setuju'.

"Kalau Bu Khofifah kasih ya kita siap. Karena banyak anak Surabaya yang putus sekolah. Kalau kemarin kewenangan di Gubernur, jadi tergantung Gubernur," kata Risma memasrahkan kembali kepada Pemprov Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).

Wali Kota Surabaya, Risma bahkan siap mengalihkan dana Silpa APBD Pemkot Surabaya untuk mengolah kembali SMA/MA/SMK.

"SILPA kita mencapai Rp 1 triliun," kata Wali Kota Risma.

Dengan jumlah Silpa sekian, lanjut Risma cukup untuk mengelola SMA/MA/SMK kembali.

Risma menceritakan sebelum pengelolaan SMA/MA/SMK dialihkan ke Pemprov Jatim tahun 2017 lalu, Pemkot Surabaya tidak hanya memberi pembebasan biaya SPP saja. Melainkan ada beberapa poin lainnya yang jadi tanggung jawab Pemkot Surabaya.

Misalnya pembebasan biaya gedung, laboratorium, praktikum, hingga berbagai kompetensi gratis untuk mendukung pendidikan para siswa.

“Pendidikan itu bukan hanya (tentang) SPP aja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua. Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam juga,” ceritanya. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved