Buntut Belum Rampungnya RDTR, Investasi dan Penanaman Modal Anjlok, Angka Pengangguran Meningkat

Belum rampungnya raperda Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan berdampak buruk bagi pertumbuhan investasi dan penanaman modal

Buntut Belum Rampungnya RDTR, Investasi dan Penanaman Modal Anjlok, Angka Pengangguran Meningkat
ist/kontan
ilustrasi 

SURYA.co.id | PASURUAN - Belum rampungnya rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Pasuruan berdampak buruk bagi pertumbuhan investasi dan penanaman modal di Pasuruan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, mengatakan, tidak selesainya Perda RDTR tahun 2015 berdampak luas terhadap investasi di Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, peluang investasi ini justru akan hilang seiring belum rampungnya raperda RDTR tahun 2015 lalu. Fakta nyata, ada 400 perusahaan yang gagal berinvestasi karena menunggu RDTR ini rampung.

Saat ini, masa keemasan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan. Bahkan, beberapa terakhir, grafiknya kian jeblok.

Selama tiga tahun terakhir, lanjut dia, peluang investasi di kawasan yang diklaim sebagai Segitiga Emas Jatim ini cenderung jeblok sekitar Rp 10 triliun. "Ini merupakan sebuah kerugian besar bagi Jabupaten Pasuruan," lanjut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini.

Ia menjelaskan, Pasuruan sempat mengalami masa keemasan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan tahun 2016. Saat itu, investasi mencapai Rp 16 triliun.

Para pemodal atau calon investor berlomba-lomba menanamkan investasinya di kawasan yang tengah dibangun dua ruas jalan tol, Gempol-Pandaan-Grati-Probolinggo dan Pandaan-Malang.

Namun ketika ruas jalan tol Gempol-Grati sudah beroperasi, ruas jalan tol Probolinggo dan jalan tol Malang segera dioperasionalkan, Kabupaten Pasuruan lamban menyediakan sarana pendukungnya.

"Justru setelah jalan tol rampung dan dioperasionalkan, investasi sekarang malah stagnan. Saya kira penataan rencana detil tata ruang (RDTR) pada kawasan pendukung, belum juga tuntas hingga saat ini juga menjadi penyebab lambannya investai di sini," tambahnya

Menurut Andri Wahyudi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan dan investasi pada tahun 2017 mencapai Rp 16 triliun. Pendapatan ini merosot pada tahun 2018 menjadi Rp 9,5 triliyun. Sementara pada tahun 2019, potensi PAD hanya ditarget sebesar Rp 6,5 triliyun.

“Potensi pendapatan dan investasi ini akan semakin kabur. Calon investor tidak memiliki kepastian ketika akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan karena ketidak jelasan penataan tata ruang kawasan industri,” tandas Andri yang juga Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan.

Anjloknya investasi ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan. Berdasar data Bappeda Kabupaten Pasuruan, kata Andri, jumlah pengangguran terbuka meningkat 1,61 persen dari tahun 2017 sebesar 4,5 persen naik menjadi 6,11 pada tahun 2018.

“Pembukaan SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan justru menambah jumlah pengangguran terbuka. Program kios three in one pada Balai Latihan Kerja Disnaker tidak mampu menyalurkan tenaga kerja yang siap pakai,” tandas Andri Wahyudi.

Sekadar diketahui, Pasuruan ini dikenal sebagai kabupaten yang berada di lokasi strategis. Bahkan, saking strategisnya, Pasuruan ini disebut Pemkab Pasuruan sebagai kabupaten segitiga emas.

Dengan segala kekayaan alam, dan potensinya, investasi Pasuruan diprediksi akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Investasi di Pasuruan malah semakin merosot sekarang.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved