Berita Surabaya

Jawaban Gubernur Khofifah Soal Keinginan Wali Kota Risma yang Minta Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

Jawaban Gubernur Khofifah Soal Keinginan Wali Kota Risma yang Minta Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

Jawaban Gubernur Khofifah Soal Keinginan Wali Kota Risma yang Minta Pengalihan Kewenangan SMA/SMK
ist
Gubernur Khofifah Indar Parawansa di acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung SMA Budi Luhur dan Seminar Pendidikan di Pondok Pesantren Gading Mangu Perak, Jombang, Sabtu (2/3/2019) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali membuat penegasan jawaban terkait permintaan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang ingin diserahkan kembali kewenangan pendidikan SMA/SMK dari Pemprov Jawa Timur ke Pemkot Surabaya. 

Khofifah Indar parawansa mengatakan, pengalihan kewenangan pendidikan SMA SMK ke Pemprov bukanlah kemauan dari Pemprov Jatim sendiri, melainkan sudah menjadi amanah Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Jika Wali Kota Surabaya Risma menginginkan adanya perubahan aturan, dan meminta kembali kewenangan pendidikan menengah  SMA/SMK ke kabupaten kota, maka konsekuensinya harus mengubah aturan undang-undang terlebih dahulu. 

"Lho,  itu aturannya Undang-Undang, ojo takon aku Ijangan tanya saya). Tanyanya adalah bisa enggak di judicial review undang-undangnya ke MK," kata Khofifah balik, Sabtu (2/3/2019).

Pedagang yang Bacok Petugas Satpol PP Surabaya Ditangkap, Terungkap Motif di Balik Penyerangan Itu

Beda dengan Luna Maya, Kimono yang dipakai Syahrini Bareng Reino Barack Tunjukkan Status Pernikahan

Viral di Whatsapp (WA) & Medsos, ABG Gantung Diri Usai Fotonya Tanpa Busana Dijual di Internet

Luna Maya Dapat Kode di Tengah Kegalauannya, Adik Faisal Nasimuddin: Ibuku Mendambakanmu Sayang

Sebelumnya,  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam wawancara dengan media sempat mengatakan bahwa ada peluang SMA/SMK bisa kembali pengelolaannya di bawah Pemkot Surabaya. 

Asalkan ada penyerahan kewenangan dari gubernur. 

Risma mengatakan, bahwa hal itu ia dapatkan dari hasil konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa kebijakan itu bisa dilakukan dengan kewenangan gubernur. 

Menjawab itu,  lagi-lagi Khofifah menegaskan, bahwa jika ingin kewenangan SMA/SMK dialihkan ke Pemkot maka sesuai prosedur harus ada perubahan undang-undang lebih dulu.

Itu agar kebijakan yang dijalankan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Halaman
1234
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved