Rumah Politik Jatim

Diduga Ajak Warga Dukung Caleg PSI & PKB, Kades di Kabupaten Madiun Ini Dituntut 3 Bulan Penjara

Kades Dawuhan di Kabupaten Madiun dituntut hukuman tiga bulan penjara lantaran diduga melakukan pelanggaran pemilu

Diduga Ajak Warga Dukung Caleg PSI & PKB, Kades di Kabupaten Madiun Ini Dituntut 3 Bulan Penjara
surya/rahadian bagus
Kepala Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng, Maryono, disidang dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu di PN Kabupaten Madiun. 

SURYA.co.id|MADIUN - Kepala Desa (Kades) Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Maryono, dituntut hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 4 juta rupiah terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, Toto Harmiko, usai sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (28/2/2019) sore.

"Terdakwa kami tuntut tiga bulan kurungan penjara, dan denda Rp 4 juta rupiah. Apabila denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama sebulan," kata Toto Harmiko kepada wartawan.

Dia menuturkan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, bukti rekaman, serta beradasarkan keterangan ahli bahasa, memang terdapat bukti-bukti yang mendukung atau menguatkan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan yang terpenuhi unsur di dalam Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI No 7/2017 tentang Pemilu.

Pada acara pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani, Maryono, mengundang Ketua Hipmi Kota Madiun, Andro Rohmana Putra, yang juga merupakan caleg PSI atau Partai Solidaritas Inonesia yang maju untuk kursi DPR RI dan Caleg PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa Suyatno yang maju untuk kursi DPRD Kabupaten Madiun.

Dalam acara yang dihadiri puluhan peserta itu, Maryono, tak hanya mengenalkan, namun juga mengajak peserta untuk memilih kedua caleg itu.

"Pak Andro Caleg DPR RI, tolong dibantu ya. Nanti didukung ya," kata Toto membacakan kalimat ajakan yang diucapkan Maryono, pada saat acara pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani, yang digelar pada 13 Januari 2019 lalu.

JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga bulan, lantaran terdakwa yang menjabat sebagai kades, secara terang-terangan mengajak warga agar mendukung caleg.

Padahal, kata Toto, jaksa dari Gakkumdubdan Bawaslu Kabupaten Madiun telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kades di tiap kecamatan.

"Dengan adanya sosialisasi tersebut, seharusnya sudah pahamlah," katanya.

Toto menambahkan tuntutan dari JPU tersebut juga sudah melalui pertimbangan dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, serta mengacu surat edaran dari Jaksa Agung.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved