Berita Surabaya

Usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Khofifah Minta Ini ke Kemenkum HAM

Usai Rapat dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Khofifah meminta agar LMDH di Jatim segera mendapat penerbitan SK Badan Hukum dan masuk RDKK.

Usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Khofifah Minta Ini ke Kemenkum HAM
istimewa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (26/2/2019) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta agar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Timur segera mendapat perhatian berupa penerbitan SK Badan Hukum dan masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 

Permintaan itu disampaikan Gubernur Khofifah saat mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, terkait Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Dalam ratas tersebut, Gubernur Khofifah meminta agar Menteri Hukum dan HAM RI dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) badan hukum kepada 155 LMDH di Jatim. Pasalnya, dari total 1.987 LMDH yang ada di Jatim, baru sebanyak 1.832 LMDH telah berbadan hukum.

Ia juga meminta agar LMDH yang ada di Jatim masuk RDKK, apalagi sebagian besar masyarakat ini bercocok tanam.

Dengan masuk RDKK, maka mereka akan mendapatkan pupuk, benih, dan bibit yang bersubsidi serta Alsintan.

"Masuknya LMDH ini ke RDKK untuk memastikan masyarakat LMDH agar mendapatkan hak-hak untuk bisa bertanam lebih produktif. Untuk itu para bupati diharapkan lebih proaktif agar dipastikan LMDH di daerahnya masuk RDKK,” kata mantan Menteri Sosial ini.

Terkait hal ini, menurutnya Menteri Hukum dan HAM akan segera memerintahkan Kanwil-nya di Jatim untuk koordinasi dengan Pemprov Jatim supaya 155 LMDH tersebut bisa segera berbadan hukum.

Tidak hanya itu, dalam ratas ini, Gubernur Khofifah juga menyampaikan kepada Menteri Kehutanan terkait permasalahan desa Sumbertangkil dan Purwodadi Kecamatan Ampel Gading Kabupaten   Malang.

Di desa tersebut pada tahun 1981 sudah memiliki SK Gubernur, namun pada tahun 2016 lalu desa tersebut terverifikasi sebagai hutan lindung.

"Jadi tanggal 19 kemarin, DPRD kabupaten Malang ke Kemendagri untuk melaporkan hal ini. Sementara tanggal 21 februari 2019 wakil bupati Malang mengajukan surat mohon penjelasan status tanah desa tersebut kepada Mensekneg," terang Khofifah. 

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved