Breaking News:

THR dan Gaji Ke-13 PNS Akan Dicairkan Menteri Sri Dua Bulan Lagi, Ini Pertimbangannya

Lebaran kurang tiga bulan lagi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya ( THR) dan gaji ke-13 PNS.

Editor: Iksan Fauzi
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan arahan mengenai perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). THR dan Gaji Ke-13 PNS Akan Dicairkan Menteri Sri Dua Bulan Lagi, Ini Pertimbangannya 

SURYA.co.id | JAKARTA - Lebaran kurang tiga bulan lagi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya ( THR) dan gaji ke-13 PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal tersebut lantaran Cuti Bersama PNS jatuh pada 1 hingga 7 Juni 2019.

"Karena hari libur bersama pada 1 sampai 7 Juni 2019, maka pembayaran THR harus sebelum libur bersama, yaitu di bulan Mei 2019," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah tercantumkan dalam APBN 2019 dan ditetapkan pada Oktober 2018 lalu.

Live Streaming Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Skor Babak Pertama 0-0

Uya Kuya Serukan Hubungan Billy Syahputra dan Hilda Vitria Kandas, Iis Dahlia: Wah Dia Nangis Loh!

"Saya sudah menyampaikan bahwa UU APBN mencakup THR dan gaji ke-13. Sudah ditetapkan akhir Oktiber lalu dan berjalan Januari ini," ujar Ani.

Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan aturan terkait THR dan gaji ke-13 ini yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) akan mengidentifikasi jumlah ASN yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13.

"Saya sampaikan yang berhak (meneripa THR dan gaji ke-13) sesuai APBN," ujar dia.

Adapun Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto dalam kesempatan yang sama mengatakan setidaknya ada empat landasan hukum berupa PMK juga berupa PP yang harus disiapkan sebelum THR dan gaji ke-13 didistribusikan.

"PPnya ada empat sehingga perlu waktu untuk menyusunnya, setelah PP juga ada empat PMKnya untuk mendetilkan cara mendisbursenya, kapan, dan berdasarkan ini kami di DJPb harus meminta bahan dari Kementerian Lembaga lain, berapa jumlah uang yang akan di transfer, rekeningnya, itu kita komunikasikan," jelas dia.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved