Berita Blitar

Target Pendapatan PBB Naik Rp 1 Miliar, Ini yang akan Dilakukan BPKAD Kota Blitar

Pemkot Blitar menaikkan target pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2019 ini

Target Pendapatan PBB Naik Rp 1 Miliar, Ini yang akan Dilakukan BPKAD Kota Blitar
surya/samsul hadi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Rudy Wijonarko, secara simbolis menyerahkan SPPT PBB ke para Camat, Senin (25/2/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Pemkot Blitar menaikkan target pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2019 ini. Target pendapatan PBB yang sebelumnya (2018) sebesar Rp 12,2 miliar naik menjadi Rp 13,2 miliar pada tahun ini.

"Dibandingkan tahun lalu, ada kenaikan sekitar 8,5 persen untuk target pendapatan PBB tahun ini," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johanes, usai menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB ke Camat, Senin (25/2/2019).

Widodo mengatakan kenaikan target pendapatan PBB itu bukan berarti Pemkot Blitar menaikkan PBB di masyarakat. Tetapi, kenaikan target pendapatan PBB merupakan penyesuaian dari hasil validasi objek pajak yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil validasi di lapangan banyak kondisi objek pajak yang berubah, misalnya tanah yang sebelumnya kosong sekarang sudah ada bangunannya.

Sistem zonasi juga mempengaruhi kenaikan target pendapatan PBB.

"Sekarang ada sistem zonasi, tanah yang berada di jalan kelas satu pajaknya juga kami sesuaikan dengan aturan. Selain itu, kondisi objek pajak yang berubah juga mempengaruhi kenaikan pendapatan PBB," ujar Widodo.

Dikatakannya, tahun ini, ada 49.396 SPPT PBB yang diserahkan ke para wajib pajak. Sejumlah SPPT itu diserahkan ke para camat.

Camat akan mendistribusikan SPPT ke masing-masing Lurah. Para Lurah akan berkoordinasi dengan petugas juru pungut PBB untuk menyerahkan dan mensosialisasikan SPPT ke wajib pajak.

Widodo juga meminta ke para wajib pajak yang sudah menerima SPPT untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak.

Kalau ada kesalahan data, wajib pajak diminta segera melapor ke kelurahan untuk dilakukan perbaikan.

"Tim kota juga begitu, kalau ada laporan dari wajib pajak harus cepat direspons, agar proses pemungutan PBB bisa sesuai target," kata Widodo.

Menurutnya, yang terpenting saat ini, sejumlah SPPT itu harus segera diterima oleh para wajib pajak.

BPKAD akan menggerakan semua petugas juru pungut pajak untuk membantu menyerahkan SPPT ke para wajib pajak.

"Target awal kami, semua SPPT itu secepatnya harus sudah di tangan para wajib pajak. Setelah itu, baru dilakukan pemungutan pajak," pungkasnya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved