Honor GTT dan PTT SD/SMP di Surabaya Telat Cair, Dinas Pendidikan Kembalikan Berkas ke Sekolah

Honor GTT dan PTT SD/SMP di Surabaya Telat Cair, Dinas Pendidikan Kembalikan Berkas ke Sekolah

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan Surabaya mempercepat pencairan Bantuan Operasional Daerah ( BOPDA) untuk honor Guru Tidak Tetap ( GTT) dan Pegawai Tidak Tetap ( PTT) SD dan SMP.

Kepala Dindik Kota Surabaya, Ikhsan pun mengundang kepala sekolah, bendahara dan petugas administrasi sekolah. Pasalnya sejak awal Februari banyak sekolah yang harus merevisi pelaporannya untuk pencairan BOPDA, tapi tak kunjung tuntas.

"Sejak Januari sekolah sudah menyusun RKAS, dan awal Februari sudah mulai pelaporan untuk pencairan Bopda. Tapi yang telat ini biasanya waktu pemeriksaan dengan penyelia ada yang kurang jadi harus kembali ke sekolah untuk melengkapi, nah kembalinya ini yang lama," beber Ikhsan, Sabtu (23/2/2019).

Ia mengungkapkan kendala paling banyak terjadi pada SPJ triwulan 4 tahun 2018 sekaligus kelengkapan Surat Keterangan Proses Beban Mengajar.

Untuk itu ia mengundang ketiga orang yang berperan dalam penyusunan administrasi BOPDA, sehingga tidak perlu kembali ke sekolah jika ditemukan kekurangan.

"Kami sudah menghubungi bagian keuangan Pemkot, jadi Sabtu atau Minggu (23-24/2/2019) sekolah yang sudah buntas administrasinya harus segera diproses. Karena bank masih tutup, kemungkinan cairnya Senin (25/2) ke rekening sekolah selanjutnya dikirim ke rekening GTT/PTT," urainya.

Langkah percepatan ini menurutnya diambil karena keterlambatan gaji bulan Januari yang tidak sesuai harapan. Dikatakannya, biasanya penggajian paling telat pada minggu kedua bulan Februari.

"Sampai minggu lalu ada 84 sekolah yg sudah cair dari 363 sekolah. Di dominasi SD, karena jumlah SD ada 301 sekolah dan SMP 62 sekolah,"lanjutnya.

Sementara itu, untuk bulan Februari, menurutnya pencairan akan mulai lancar. Apalagi saat ini sekolah dan dinas sudah mengatur formasi guru yang baru dengan penempatan CPNS yang diterima dari pemerintah pusat.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi mengungkapkan kondisi pencairan Bopda yang terlambat kerap terjadi di awal tahun. Melihat kondisi ini menurutnya ke depannya, harus dipikirkan solusi agar tidak menyalahkan satu pihak.

"Karena pencairan ini dimulaid ari pelaporan sekolah, jadi pihak sekolah dan guru juga harus proaktif juga kalau laporannya tak kunjung selesai. Uang itu ada, tapi bagaimana sistem administrasi sekolah dan pihak sekolah diperbaiki,"sarannya.

Apalagi sistem pencairan Bopda mengharuskan pelaporan SKPBM semua GTT dan PTT tuntas dalam satu sekolah.

Sehingga saat ada satu pegawai belum selesai, harusnya pegawai lain saling mendorong untuk segera diselesaikan.

"Karena imbasnya kalau ada 10 GTT dan PTT, satu belum selesai semuanya ya nggak bisa cair,"lanjutnya.