Pemilu 2019

Bawaslu Jatim Ajak Mahasiswa Awasi Pemilu: Kalau Ada Dosen Kampanye, Laporkan!

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak masyarakat untuk proaktif dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
SURYAOnline/bobby constantine koloway
Ketua Bawaslu Jatim, M Amin bersama Dr. Agus Hariyanto, M.Kes diampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Civitas Akademika dalam Pemilihan Tahun 2019, Kamis (21/2/2019) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak masyarakat untuk proaktif dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Bukan hanya menyukseskan pelaksanaan hari H pemungutan suara, Bawaslu juga mengajak masyarakat peduli pengawasan mulai dari sebelum, saat, maupun sesudah pencoblosan.

Di antara kelompok masyarakat yang diajak berpartisipasi tersebut adalah kalangan mahasiswa.

Ketua Bawaslu Jatim M Amin siap menerima segala laporan dari mahasiswa terkait pelanggaran selama pemilu.

Misalnya, adanya oknum yang memanfaatkan lembaga pendidikan untuk kampanye.

"Kalau ada civitas akademik atau dosen yang aktif atau sengaja mengajak mahasiswa untuk memilih salah satu calon, itu adalah pelanggaran. Laporan seperti itu yang kami butuhkan dari teman-teman mahasiswa," kata M Amin si sela acara di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (21/2/2019).

Oleh karenanya, Bawaslu Jatim lantas menggelar sosialisasi ke kampus-kampus, di antaranya di Unesa.

Bertajuk Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Civitas Akademika dalam Pemilihan Tahun 2019, acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Unesa.

Pada sambutannya, Amin menyampaikan terima kasih kepada Unesa yang telah menerima pihaknya.

"Sosialisasi pengawasan dilakukan dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran di dalam pemilu," kata Amin pada sambutannya.

Acara ini juga dihadiri perwakilan Unesa, Dr. Agus Hariyanto, M.Kes, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Amin menjelaskan bahwa gelaran pemilu merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

" Kita sadar sampai saat ini berkat founding father kita, kita masih sepakat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jelasnya.

Sistem pemilu menurutnya menjadi salah satu media penyampaian aspirasi langsung oleh masyarakat. Yang mana, pada legislatif yang dipilih mendatang akan memperjuangkan aspirasi sebagai wakil rakyat di parlemen.

"Uang kuliah maunya juga ditentukan oleh rakyat, spp maunya gratis. Namun, di sisi lain, pak pihak universitas tidak seperti itu karena memperhatikan kebutuhan perkuliahan. Adanya benturan kepentingan ini diperlukan keterwakilan dari masing-masing pihak," kata Amin

"Pembeli mau lombok harganya murah namun petani ingin lombok harganya tinggi. Ada masyarakat yang berharap garam gratis namun masyarakat di Madura membutuhkan harga garam yang tinggi. Inilah pentingnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan," imbuh Amin.

Sayangnya, selain rendahnya kesadaran untuk keikutsertaan pemilih, pemilu kerap kali disertai dengan berbagai pelanggaran.

"Misalnya, rebutan tempat kampanye, pemasangan baliho yang tak sesuai aturan, money politic, hingga penyebaran berita hoax," ungkap Amin.

Pihaknya mengajak masyarakat pada umumnya serta mahasiswa pada umumnya untuk mendukung pemilu dengan tetap berintegritas.

"Tidak banyak mahasiswa yang mau memikirkan bagaimana agar SPP bisa gratis atau biar pemilu bisa berjalan berintegritas. Rencananya, kami akan sosialisasikan ke berbagai kampus di Jatim," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved