Berita Surabaya

Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar, PNS Disanksi Penurunan Pangkat

Peringatan bagi warga yang Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar. Sedangkan PNS yang melanggar disanksi penurunan pangkat.

Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar, PNS Disanksi Penurunan Pangkat
pixabay
Ilustrasi.Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar, PNS Disanksi Penurunan Pangkat 

Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar, PNS Disanksi Penurunan Pangkat

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Peringatan bagi warga yang Merokok di 4 Area di Surabaya Ini Akan Dikenai Denda Lebih Besar. Sedangkan PNS yang melanggar disanksi penurunan pangkat.

Panitia khusus rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok ( Raperda KTR) memasuki pembahasan sanksi dan denda bagi pelanggar aturan.

Pelanggar yang merokok di delapan wilayah termasuk public space, rumah sakit, sekolah, tempat kerja akan dikenakan sanksi dan denda yang lebih berat.

Ketua Pansus Raperda KTR Junaedi mengatakan, yang menarik diantara sekian pembahasan sanksi adalah rencana sanksi kepada PNS. PNS yang melanggar KTR akan turun pangkat.

"Yang kita bahasa tadi masalah usulan sanksi dari pansus, ASN yang langgar KTR sanksinya berupa pangkatnya diturunkan," ujar Junaedi yang juga politisi Partai Demokrat ini, Rabu (13/2/2019).

Prakiraan Cuaca Surabaya dan Kota Batu, Kamis 14 Februari 2019, BMKG: Pagi Hari Cerah Berawan

Pemuda Menyelinap di Kamar Nenek Lalu Memperkosanya, Korban Tak Kuasa Melawan karena Hal ini

Selain membahas itu, sanksi administrasi juga masih dalam pembahasan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini mengungkapkan, Pemkot Surabaya mengusulkan sanksi administrasi berupa uang minimal Rp 250 ribu sampai Rp 50 juta.

"Angka ini masih bisa turun dan naik, tapi masih kami secara detail, belum bisa memutuskan, di daerah lain itu bisa Rp 7 juta," jelasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini menegaskan, sanksi administrasi ini bertujuan untuk membuat efek jera. Sehingga pelanggar KTR bisa ditekan dan banyak yang menaati aturan ini nantinya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, usulan penurunan pangkat bagi ASN yang melanggar akan dibahas dalam peraturan wali kota (perwali) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR.

Fenny, sapaannya, raperda KTR masih dalam tahap pembahasan pasal per pasal. Titik fokusnya adalah pada pasal 4 dan 11 terkait dengan sanksi administrasi.

"Karena kalau nominal dendanya Rp 250 ribu terlalu kecil, diusulkan Rp 25 juta setiap pelanggaran," ucapnya.

Menurutnya, sanksi Rp 250 ribu hanya dikenakan kepada pelanggar per seorangan. Sedangkan untuk instansi yang melanggar KTR akan mendapatkan sanksi sebanyak Rp 50 juta.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved