Breaking News:

Berita Tuban

Tanggapan Jokowi terkait Penolakan Kilang Minyak Pertamina-Rosneft oleh Warga di Tuban

Presiden Joko Widodo menanggapi perkembangan pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft di Tuban, yang saat ini masih ditolak warga setempat.

Penulis: M. Sudarsono | Editor: Parmin
surya.co.id/m sudarsono
Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan saat di salah satu restoran di Tuban usai menghadiri acara dengan Kiai Maimun Zubair. 

SURYA.co.id | TUBAN - Presiden Joko Widodo menanggapi perkembangan pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft di Tuban, yang saat ini masih ditolak warga setempat.

Presiden meminta, segala sesuatu berkaitan dengan proyek dua negara antara Indonesia dan Rusia itu bisa dibicarakan secara baik.

"Ya dibicarakan dengan baik, semua itu bisa dibicarakan baik-baik," Kata Jokowi di salah satu restoran di Tuban, usai menghadiri undangan Sarang Berdzikir untuk Indonesia maju yang diselenggarakan Ponpes Al-anwar, Sarang, Rembang, Jumat (1/2/2019).

Mantan Wali Kota Solo itu lebih lanjut menjelaskan, negara ingin memiliki kilang minyak, bahkan tak hanya di Tuban.

Ada di Balikpapan, Bontang, dan di Balongan Indramayu.

Dengan adanya kilang minyak ini, tentu semua ingin investasi membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Arah Investasi adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, di Tuban ini adalah kerja sama antara Pertamina dengan Rosneft," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, saat ini penetapan lokasi (penlok) sudah dilakukan, apabila masih ada warga yang belum setuju maka silakan sampaikan ke Bupati atau Gubernur

"Jika masih ada yang belum setuju dibicarakan, sampaikan ke Bupati atau Gubernur. Investasi adalah untuk membuka lapangan kerja," pungkasnya.

Pembangunan kilang minyak Pertamina-Rosneft awalnya ditempatkan di Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu.

Namun, karena pembebasan lahan alot kini dialihkan di empat desa, yaitu Wadung, Kaliuntu, Sumurgeneng, dan Rawasan, yang juga di kecamatan setempat. 

Rencana awal, lahan yang dibutuhkan sekitar 548 hektare, meliputi lahan 348 hektare milik KLHK dan 200 hektare milik warga Remen dan Mentoso.

Namun, pada rencana yang baru ini, lahan yang dibutuhkan 841 hektare, terdiri milik KLHK 348 hektare dan 493 hektare milik warga empat desa.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved